Polemik Rekrutmen PJLP SDA DKI Jakarta: Di Dominasi Non-warga jakarta

- Jurnalis

Kamis, 10 Juli 2025 - 19:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Poros Rawamangun, Rudi Darmawanto, menyoroti temuan yang mengkhawatirkan terkait rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Dari 500 pendaftar, hanya 130 yang diterima. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah dugaan dominasi pendaftar dari luar wilayah DKI Jakarta. Dalam keterangan persnya Kamis (10/07/2025)

Rudi mengungkapkan adanya sekitar 42 nama penerima PJLP yang berdomisili di luar Jakarta. “Penerimaan ini menimbulkan problem baru, entah itu kurang teliti atau memang disengaja,” ungkap, Rudi

Rudi juga tekankan bahwa kebijakan rekrutmen PJLP dan PPSU adalah solusi untuk mengurangi pengangguran warga jakarta oleh karenanya kebijakan penerimaan PJLP dan PPSU di semua instansi harus diutamakan untuk warga jakarta

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mencontohkan beberapa nama yang berasal dari Kuningan, Jawa Barat; Bandung; Bengkulu; Ambon; Depok; Bogor; Bekasi; Samosir, Sumatera Utara; Pandeglang, Banten; hingga Sulawesi Tengah. Data ini, menurut Rudi, diverifikasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Temuan ini, menurut Rudi, merupakan bentuk pencederai kebijakan Gubernur Pramono yang memprioritaskan warga Jakarta dalam kesempatan kerja. “Bila kebijakannya seperti ini, maka kami menganggap mencederai kebijakan Gubernur Pramono, karena beliau berkeinginan agar dapat menampung prioritas anak-anak dan warga Jakarta,” tegasnya.

Rudi mendesak Dinas SDA DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas proses rekrutmen PJLP. Ia meminta agar SDA berlaku lebih bijak dan memprioritaskan warga Jakarta yang menganggur, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mereka untuk menjadi PJLP, PPSU, atau posisi serupa. “Saya yakin Gubernur Pramono mempertimbangkan hal ini sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran di DKI Jakarta,” tambahnya.

Rudi juga berharap agar anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D turut mengawasi proses rekrutmen PJLP agar lebih ketat dan transparan. Hal ini penting untuk mencegah dugaan kecurangan dan permainan di internal SDA maupun instansi lain. “Kami berharap agar rekrutmen PJLP ke depannya lebih adil dan berpihak pada warga Jakarta,” tutup Rudi.

Jurnalis: Syahrudin Akbar
Editor: Merry WM

Follow WhatsApp Channel mataaktualnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dishub DKI Jakarta Resmi Luncurkan Call Center 1500813 di HBKB, Warga Diajak Hadir
Diskusi Desil dan Layanan JakEvo, Warga RW 001 Jatinegara Diberi Edukasi Soal Bansos dan Pelayanan Publik
Maggot dan Bank Sampah Jadi Andalan Pejaten Barat Kurangi Timbunan Sampah
Infast Bestari: Perlindungan Sosial Harus Universal, Kelas Menengah Tak Boleh Lagi Terabaikan
BPS Genjot Akurasi Sensus Ekonomi 2026, 88 Petugas Tajurhalang Diminta Jaga Integritas Data
Tak Ada Lagi Paspor Biasa! Imigrasi Bogor Pastikan Pemohon Baru Kini Wajib Gunakan e-Paspor
Korupsi Triliunan Terungkap, Rakyat Kian Terjepit! KPKB Desak Pemerintah Perluas Bansos
Gudang 2 Lantai di Kosambi Diduga Tak Sesuai PBG, Lurah dan Satpol PP Saling Lempar Kewenangan
Berita ini 50 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:55 WIB

Dishub DKI Jakarta Resmi Luncurkan Call Center 1500813 di HBKB, Warga Diajak Hadir

Selasa, 4 Agustus 2026 - 12:51 WIB

Diskusi Desil dan Layanan JakEvo, Warga RW 001 Jatinegara Diberi Edukasi Soal Bansos dan Pelayanan Publik

Jumat, 31 Juli 2026 - 15:43 WIB

Maggot dan Bank Sampah Jadi Andalan Pejaten Barat Kurangi Timbunan Sampah

Sabtu, 25 Juli 2026 - 14:28 WIB

Infast Bestari: Perlindungan Sosial Harus Universal, Kelas Menengah Tak Boleh Lagi Terabaikan

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:44 WIB

BPS Genjot Akurasi Sensus Ekonomi 2026, 88 Petugas Tajurhalang Diminta Jaga Integritas Data

Berita Terbaru

Verified by MonsterInsights