Polemik Rekrutmen PJLP SDA DKI Jakarta: Di Dominasi Non-warga jakarta

- Jurnalis

Kamis, 10 Juli 2025 - 19:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Poros Rawamangun, Rudi Darmawanto, menyoroti temuan yang mengkhawatirkan terkait rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Dari 500 pendaftar, hanya 130 yang diterima. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah dugaan dominasi pendaftar dari luar wilayah DKI Jakarta. Dalam keterangan persnya Kamis (10/07/2025)

Rudi mengungkapkan adanya sekitar 42 nama penerima PJLP yang berdomisili di luar Jakarta. “Penerimaan ini menimbulkan problem baru, entah itu kurang teliti atau memang disengaja,” ungkap, Rudi

Rudi juga tekankan bahwa kebijakan rekrutmen PJLP dan PPSU adalah solusi untuk mengurangi pengangguran warga jakarta oleh karenanya kebijakan penerimaan PJLP dan PPSU di semua instansi harus diutamakan untuk warga jakarta

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mencontohkan beberapa nama yang berasal dari Kuningan, Jawa Barat; Bandung; Bengkulu; Ambon; Depok; Bogor; Bekasi; Samosir, Sumatera Utara; Pandeglang, Banten; hingga Sulawesi Tengah. Data ini, menurut Rudi, diverifikasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Temuan ini, menurut Rudi, merupakan bentuk pencederai kebijakan Gubernur Pramono yang memprioritaskan warga Jakarta dalam kesempatan kerja. “Bila kebijakannya seperti ini, maka kami menganggap mencederai kebijakan Gubernur Pramono, karena beliau berkeinginan agar dapat menampung prioritas anak-anak dan warga Jakarta,” tegasnya.

Rudi mendesak Dinas SDA DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas proses rekrutmen PJLP. Ia meminta agar SDA berlaku lebih bijak dan memprioritaskan warga Jakarta yang menganggur, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mereka untuk menjadi PJLP, PPSU, atau posisi serupa. “Saya yakin Gubernur Pramono mempertimbangkan hal ini sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran di DKI Jakarta,” tambahnya.

Rudi juga berharap agar anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D turut mengawasi proses rekrutmen PJLP agar lebih ketat dan transparan. Hal ini penting untuk mencegah dugaan kecurangan dan permainan di internal SDA maupun instansi lain. “Kami berharap agar rekrutmen PJLP ke depannya lebih adil dan berpihak pada warga Jakarta,” tutup Rudi.

Jurnalis: Syahrudin Akbar
Editor: Merry WM

Follow WhatsApp Channel mataaktualnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gubernur Pramono Meradang, PMI DKI Jakarta Tarik Duit Ke ASN?
Kampanye GEMA HATI Digelar di Cipinang Besar Utara, Orang Tua Diajak Terapkan Disiplin Positif
PPID Kecamatan Jatinegara Buka Akses Informasi Publik, Warga Diminta Waspadai Hoaks
Tak Cuma Dikasih Bantuan, Disabilitas Harus Dikasih Kesempatan Kerja
Pramono-Mamdani Adu Jurus Atasi Problem Kota: Macet, Banjir Sampai Jakarta Bond
JT 51 Bujana Tirta Misterius, Lurah Pisangan Timur: Kami Tak Tahu dan Tak Pernah Rekomendasikan
Taman Kok Jadi Bisnis BUMD? KPKB Sentil Distamhut: Dasar Hukumnya Mana?
Konfirmasi Harus Bersurat, Aktivis Pertanyakan Keterbukaan Informasi Distamhut DKI
Berita ini 51 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 16:34 WIB

Gubernur Pramono Meradang, PMI DKI Jakarta Tarik Duit Ke ASN?

Rabu, 7 Oktober 2026 - 21:56 WIB

Kampanye GEMA HATI Digelar di Cipinang Besar Utara, Orang Tua Diajak Terapkan Disiplin Positif

Rabu, 7 Oktober 2026 - 19:46 WIB

PPID Kecamatan Jatinegara Buka Akses Informasi Publik, Warga Diminta Waspadai Hoaks

Jumat, 25 September 2026 - 13:59 WIB

Tak Cuma Dikasih Bantuan, Disabilitas Harus Dikasih Kesempatan Kerja

Senin, 21 September 2026 - 17:29 WIB

Pramono-Mamdani Adu Jurus Atasi Problem Kota: Macet, Banjir Sampai Jakarta Bond

Berita Terbaru

Verified by MonsterInsights