BANTEN, Mata Aktual News – Gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara yang mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah terus memantik kemarahan publik. Di saat uang negara diduga raib dalam jumlah fantastis, banyak masyarakat di daerah justru masih bergelut dengan tekanan ekonomi dan dampak kebijakan efisiensi anggaran.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ketua Umum LSM KPKB, Dede Mulyana. Ia menilai pemberantasan korupsi harus dibarengi dengan langkah nyata pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak.
“Rakyat masih banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, sementara kita terus disuguhi kabar kasus korupsi bernilai fantastis. Pemerintah harus memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan, jika diperlukan, memperluas jangkauannya agar masyarakat yang membutuhkan dapat terbantu,” kata Dede.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat kecil. Justru di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah diharapkan hadir melalui berbagai program yang mampu menjaga daya beli dan kesejahteraan rakyat.
Dede juga mendesak aparat penegak hukum agar tidak memberi ruang bagi pelaku korupsi. Ia berharap setiap perkara dugaan korupsi diproses secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum harus tegas dan tanpa pandang bulu. Masyarakat ingin melihat bahwa setiap rupiah uang negara yang disalahgunakan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum,” tegasnya.
LSM KPKB berpandangan bahwa pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap masyarakat harus berjalan beriringan. Menurut Dede, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari banyaknya kasus korupsi yang diungkap, tetapi juga dari sejauh mana rakyat merasakan manfaat kebijakan negara dalam kehidupan sehari-hari.
“Jangan sampai rakyat terus diminta berhemat, sementara praktik korupsi masih menjadi persoalan serius. Negara harus hadir dengan penegakan hukum yang kuat sekaligus kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: M. Rojay
Editor: Redaksi
