JAKARTA, Mata Aktual News – Lembaga riset kebijakan Infast Bestari mendesak pemerintah segera mereformasi sistem perlindungan sosial agar tidak hanya berfokus pada kelompok miskin, tetapi juga menjangkau kelas menengah yang dinilai semakin rentan terhadap tekanan ekonomi.
Desakan tersebut disampaikan menyusul kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap neoliberalisme. Direktur Riset Infast Bestari, Muhammad Ridha, menilai semangat anti-neoliberalisme semestinya tidak berhenti pada isu ekonomi makro maupun penguatan koperasi, tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan sosial yang lebih inklusif.
“Selama ini perlindungan sosial masih didominasi pendekatan selektif yang hanya menyasar kelompok miskin. Padahal, kondisi ekonomi menunjukkan kelas menengah kini juga menghadapi tekanan yang tidak ringan,” ujar Ridha dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ridha menilai pendekatan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata cara berpikir neoliberal dalam kebijakan publik, yakni menganggap kelompok non-miskin mampu bertahan sendiri menghadapi gejolak pasar. Menurutnya, asumsi itu sudah tidak lagi sesuai dengan realitas saat ini.
Ia mengungkapkan, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang diolah Mandiri Institute menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025. Penurunan sebanyak 1,1 juta jiwa itu lebih besar dibandingkan penyusutan pada tahun sebelumnya.
Tak hanya jumlahnya yang menyusut, pertumbuhan konsumsi kelas menengah juga melambat. Konsumsi per kapita hanya tumbuh 4,1 persen secara tahunan, sementara konsumsi pangan naik tipis 0,9 persen.
Menurut Ridha, kondisi tersebut menunjukkan masyarakat kelas menengah mulai menahan pengeluaran kebutuhan pokok, namun tetap harus menanggung beban biaya transportasi, komunikasi, dan cicilan.
“Fenomena ini bukan menunjukkan meningkatnya kesejahteraan, melainkan strategi bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi,” katanya.
Infast Bestari juga mengingatkan bahwa penyusutan kelas menengah berpotensi berdampak pada stabilitas politik.
Mengacu pada penelitian Chatib Basri, Maria Monica Wihardja, dan Abror Tegar Pradana yang dipublikasikan Fulcrum ISEAS Yusof Ishak Institute, setiap penurunan satu poin persentase kelas menengah berkorelasi dengan meningkatnya aksi demonstrasi di tingkat provinsi.
Ridha menegaskan, mengabaikan kelompok kelas menengah bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut legitimasi negara dan stabilitas sosial dalam jangka panjang.
Selain itu, Infast Bestari menyoroti hasil evaluasi Labsosio Universitas Indonesia terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kajian tersebut menyebut program itu efektif membantu masyarakat berpenghasilan rendah, namun belum dirancang sebagai skema perlindungan sosial yang benar-benar universal.
Karena itu, Infast Bestari mengusulkan empat langkah kepada pemerintah, yakni membangun sistem perlindungan sosial universal lintas kelas, mengintegrasikan pemanfaatan data Dapodik dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memetakan kerentanan kelas menengah, memperluas kebijakan keterjangkauan pada sektor perumahan, transportasi, dan komunikasi, serta memastikan semangat anti neoliberalisme diwujudkan hingga pada kebijakan distribusi dan perlindungan sosial.
“Momentum kritik Presiden terhadap neoliberalisme harus dimanfaatkan untuk menghadirkan kebijakan sosial yang lebih berani dan inklusif, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang dibiarkan menghadapi risiko ekonomi sendirian,” tutup Ridha.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Redaksi
