JAKARTA, Mata Aktual News – Gelombang protes kembali mengguncang Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Selatan di kawasan Kuningan, Senin (15/6/2026).
Sejumlah aktivis masyarakat mendatangi kantor tersebut untuk menuntut kejelasan atas laporan dugaan penyalahgunaan izin tinggal (KITAS) oleh dua warga negara asing (WNA) asal Rusia yang dilaporkan sejak 2022 namun hingga kini belum menunjukkan titik terang.
Dengan suara lantang, massa mempertanyakan keseriusan aparat dalam menindaklanjuti laporan terhadap Stanislav Sadovnikov dan Igor Maksimov. Mereka menilai proses penanganan kasus terkesan berjalan di tempat dan jauh dari prinsip transparansi serta keadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak datang membawa fitnah. Kami datang membawa dokumen, bukti, laporan, dan fakta. Tapi selama bertahun-tahun yang kami terima hanya alasan, penundaan, dan birokrasi yang berbelit-belit,” tegas Koordinator Aksi, Ade, dalam orasinya.
Menurut Ade, pihaknya telah tiga kali memenuhi undangan dan memberikan keterangan kepada pihak terkait. Namun hingga saat ini belum ada kepastian hukum maupun penjelasan yang memuaskan terkait perkembangan laporan tersebut.
“Pertanyaan kami sederhana, kenapa laporan yang sudah masuk sejak tahun 2022 belum juga dituntaskan? Ada apa sebenarnya?” ujar Ade di hadapan massa.
Aksi tersebut semakin panas ketika massa menyinggung mencuatnya dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA yang belakangan menjadi sorotan publik.
Mereka mempertanyakan apakah lambannya penanganan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya permainan oknum di lingkungan Imigrasi.
“Apakah ada pihak yang sengaja melindungi dua WNA Rusia yang kami laporkan? Siapa yang menjadi penghubung dan pelobi mereka? Apakah ada kekuatan tertentu yang membuat hukum seolah kehilangan taring ketika berhadapan dengan pihak tertentu?” kata Ade.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan keras. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dan permainan izin tinggal WNA hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum pejabat maupun broker yang selama ini diduga bermain di balik layar.
Massa juga meminta seluruh proses penanganan laporan yang telah berjalan sejak 2022 dibuka secara transparan kepada publik. Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui alasan mengapa laporan tersebut belum kunjung mendapatkan kepastian hukum.
Selain itu, para demonstran menuntut agar tidak ada lagi perlindungan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat serta mendesak aparat mengungkap siapa saja yang selama ini diduga menjadi fasilitator, pelindung, atau penghubung kepentingan pihak yang dilaporkan.
“Bila hukum terus mandul terhadap mereka yang memiliki akses dan kekuasaan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan semakin runtuh. Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran dibuka seterang-terangnya,” tegas Ade.
Usai berorasi, perwakilan massa diterima untuk berdialog dengan pihak Imigrasi. Namun mereka memberikan ultimatum tegas.
“Kami beri waktu tujuh hari. Jika tidak ada langkah nyata sesuai hasil pertemuan hari ini, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Perjuangan ini belum selesai,” pungkas Ade.
Aksi tersebut menjadi sorotan karena kembali mengangkat pertanyaan lama yang hingga kini belum terjawab: mengapa laporan yang telah bergulir selama empat tahun belum juga berujung pada kepastian hukum, dan apakah ada pihak yang sengaja bermain di balik layar?
Reporter: Piye
Editor: Redaksi
