FKP RKPD 2027 Dibuka, Pemkab Tangerang Diuji Soal Konsistensi Partisipasi Publik

- Jurnalis

Sabtu, 20 Desember 2025 - 11:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tangerang | Mata Aktual News — Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menegaskan komitmennya terhadap perencanaan pembangunan partisipatif melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Tahun 2027. Namun, di tengah agenda formal tersebut, muncul pertanyaan krusial: sejauh mana aspirasi publik benar-benar memengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah.

Forum yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, Kamis (18/12/2025), disebut sebagai bagian penting dalam penjaringan masukan masyarakat. Sekda yang membacakan sambutan Bupati Tangerang menekankan bahwa FKP menjadi ruang partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD 2027.

“Ini merupakan tahapan penjaringan saran dan masukan dari instansi, lembaga, masyarakat, dan stakeholders untuk melengkapi rancangan awal RKPD,” ujar Soma.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, pola berulang dalam forum-forum konsultasi publik kerap menuai kritik. Sejumlah kalangan menilai proses partisipasi sering kali bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjamin bahwa aspirasi akar rumput benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret.

RKPD 2027 sendiri merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Tangerang 2025–2029, dengan visi besar “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing.” Visi ini kembali diperkuat dengan tema pembangunan tahun 2027: “Optimalisasi Sektor Industri, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan Berbasis Keberlanjutan.”

Tema tersebut dinilai relevan, mengingat posisi Kabupaten Tangerang sebagai kawasan industri strategis. Namun, tantangan utama terletak pada konsistensi implementasi kebijakan—terutama dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi industri, perlindungan lingkungan, dan keberpihakan pada petani serta pelaku UMKM lokal.

Pemerintah daerah menyebut akan memadukan pendekatan bottom-up planning dengan kebijakan top-down serta analisis teknokratik. Kendati demikian, publik masih menanti transparansi lanjutan: aspirasi mana yang benar-benar diakomodasi, dan mana yang kembali tersisih dalam dokumen perencanaan.

“Kami berharap seluruh komponen pelaku pembangunan memberikan sumbangan pemikiran,” kata Soma menutup sambutannya.
FKP RKPD 2027 pun menjadi ujian awal bagi Pemkab Tangerang bukan hanya soal perencanaan, tetapi juga soal keberanian menerjemahkan partisipasi publik menjadi kebijakan yang adil, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Reporter: Alex Didi
Editor: Anandra

Follow WhatsApp Channel mataaktualnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dishub DKI Jakarta Fokus Benahi Tata Kelola dan Tertibkan Parkir Liar, Tegaskan Tak Ada kenaikan Tarif Parkir
Dishub DKI Jakarta Resmi Luncurkan Call Center 1500813 di HBKB, Warga Diajak Hadir
Diskusi Desil dan Layanan JakEvo, Warga RW 001 Jatinegara Diberi Edukasi Soal Bansos dan Pelayanan Publik
Maggot dan Bank Sampah Jadi Andalan Pejaten Barat Kurangi Timbunan Sampah
Infast Bestari: Perlindungan Sosial Harus Universal, Kelas Menengah Tak Boleh Lagi Terabaikan
BPS Genjot Akurasi Sensus Ekonomi 2026, 88 Petugas Tajurhalang Diminta Jaga Integritas Data
Tak Ada Lagi Paspor Biasa! Imigrasi Bogor Pastikan Pemohon Baru Kini Wajib Gunakan e-Paspor
Korupsi Triliunan Terungkap, Rakyat Kian Terjepit! KPKB Desak Pemerintah Perluas Bansos
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 26 Agustus 2026 - 15:56 WIB

Dishub DKI Jakarta Fokus Benahi Tata Kelola dan Tertibkan Parkir Liar, Tegaskan Tak Ada kenaikan Tarif Parkir

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:55 WIB

Dishub DKI Jakarta Resmi Luncurkan Call Center 1500813 di HBKB, Warga Diajak Hadir

Selasa, 4 Agustus 2026 - 12:51 WIB

Diskusi Desil dan Layanan JakEvo, Warga RW 001 Jatinegara Diberi Edukasi Soal Bansos dan Pelayanan Publik

Jumat, 31 Juli 2026 - 15:43 WIB

Maggot dan Bank Sampah Jadi Andalan Pejaten Barat Kurangi Timbunan Sampah

Sabtu, 25 Juli 2026 - 14:28 WIB

Infast Bestari: Perlindungan Sosial Harus Universal, Kelas Menengah Tak Boleh Lagi Terabaikan

Berita Terbaru

Verified by MonsterInsights