Jakarta, Mata Aktual News — Komitmen untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan keadilan dalam industri logistik kembali diperkuat. Pada Senin pagi (4/8/2025) DPR RI bersama pemerintah dan asosiasi pengemudi logistik menyepakati implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang akan diberlakukan secara penuh pada tahun 2027.
Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, jajaran pimpinan Komisi V DPR RI, Ketua Aliansi Pengemudi Independen (API), serta perwakilan pengemudi logistik dari berbagai daerah.
Dalam pernyataannya, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kebijakan Zero ODOL merupakan respons atas perhatian serius Presiden Prabowo Subianto terhadap dampak kendaraan kelebihan dimensi dan muatan terhadap infrastruktur serta keselamatan jalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kebijakan Zero ODOL ini harus diterapkan secara berkeadilan, tidak merugikan pengemudi, namun tetap menjamin keselamatan dan ketertiban transportasi jalan,” ujar Sufmi Dasco.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pemerintah akan menyusun langkah-langkah teknis lanjutan secara menyeluruh.
“Pemerintah akan mengawal proses ini dengan dukungan regulasi yang jelas, teknis yang terukur, dan komunikasi intensif bersama para pengemudi,” ungkap Dudy.
Sementara itu, Ketua API menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut dan menyampaikan kesiapan organisasinya untuk mengawal pelaksanaan Zero ODOL di lapangan secara konstruktif.
Sebagai langkah awal, disepakati pembentukan tim teknis lintas sektor yang akan merumuskan roadmap implementasi Zero ODOL periode 2025–2027. Tim ini terdiri dari unsur DPR RI, kementerian terkait, serta perwakilan pengemudi logistik. Fokus kerja tim meliputi penjadwalan pemeriksaan kendaraan, penyesuaian dimensi dan muatan, hingga mekanisme penegakan hukum yang adil dan bertahap.
Kebijakan Zero ODOL dinilai sebagai tonggak penting dalam menciptakan tata kelola logistik nasional yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.
Reporter: Amor
Editor: Redpel
Sumber: Sekretariat Kabinet RI
