KPKB Desak KPK dan Kejagung Usut Inspektorat Kabupaten Bogor

- Jurnalis

Jumat, 18 Juli 2025 - 02:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bogor, Mata Aktual News— Kumpulan Pemantau Korupsi Banten Bersatu (KPKB) menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor yang dinilai tidak transparan dalam menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Aktivis KPKB, Zefferi, menilai Inspektorat justru berpotensi menjadi tameng bagi sejumlah OPD yang diduga melakukan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. dalam keterangannya kepada Redaksi Mata Aktual News Kamis (17/7/2025)

Ia menyoroti bahwa laporan audit dan evaluasi yang diterbitkan Inspektorat selama ini terkesan normatif dan tidak menyentuh akar permasalahan. Menurutnya, pola pengawasan yang tidak tajam ini justru melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Zefferi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap laporan-laporan Inspektorat Kabupaten Bogor, khususnya dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh sejumlah OPD.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan bisa membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan anggaran, suap, dan permainan proyek yang berdampak buruk bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Senada dengan itu, Yudistira Sekretaris Umum LSM Matahari, yang juga aktif mengawasi tata kelola lingkungan daerah, turut angkat bicara. Ia menyoroti lemahnya anggaran dalam penataan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan terkhusus di wilayah puncak serta minimnya akses publik terhadap informasi penggunaan anggaran tersebut.

KPKB bersama LSM Matahari menegaskan akan terus mendorong penguatan pengawasan anggaran dibidang masing-masing sesuai poksinya dan mendorong transparansi di tubuh pemerintahan daerah, terutama dalam sistem pelaporan dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat.

Reporter: Piye
Editor: Redpel

Follow WhatsApp Channel mataaktualnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dishub DKI Jakarta Fokus Benahi Tata Kelola dan Tertibkan Parkir Liar, Tegaskan Tak Ada kenaikan Tarif Parkir
Dishub DKI Jakarta Resmi Luncurkan Call Center 1500813 di HBKB, Warga Diajak Hadir
Diskusi Desil dan Layanan JakEvo, Warga RW 001 Jatinegara Diberi Edukasi Soal Bansos dan Pelayanan Publik
Maggot dan Bank Sampah Jadi Andalan Pejaten Barat Kurangi Timbunan Sampah
Infast Bestari: Perlindungan Sosial Harus Universal, Kelas Menengah Tak Boleh Lagi Terabaikan
BPS Genjot Akurasi Sensus Ekonomi 2026, 88 Petugas Tajurhalang Diminta Jaga Integritas Data
Tak Ada Lagi Paspor Biasa! Imigrasi Bogor Pastikan Pemohon Baru Kini Wajib Gunakan e-Paspor
Korupsi Triliunan Terungkap, Rakyat Kian Terjepit! KPKB Desak Pemerintah Perluas Bansos
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 26 Agustus 2026 - 15:56 WIB

Dishub DKI Jakarta Fokus Benahi Tata Kelola dan Tertibkan Parkir Liar, Tegaskan Tak Ada kenaikan Tarif Parkir

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:55 WIB

Dishub DKI Jakarta Resmi Luncurkan Call Center 1500813 di HBKB, Warga Diajak Hadir

Selasa, 4 Agustus 2026 - 12:51 WIB

Diskusi Desil dan Layanan JakEvo, Warga RW 001 Jatinegara Diberi Edukasi Soal Bansos dan Pelayanan Publik

Jumat, 31 Juli 2026 - 15:43 WIB

Maggot dan Bank Sampah Jadi Andalan Pejaten Barat Kurangi Timbunan Sampah

Sabtu, 25 Juli 2026 - 14:28 WIB

Infast Bestari: Perlindungan Sosial Harus Universal, Kelas Menengah Tak Boleh Lagi Terabaikan

Berita Terbaru

Verified by MonsterInsights