JAKARTA, Mata Aktual News – Polemik soal dana hibah pelestarian budaya Betawi memanas. BAMUS Suku Betawi 1982 Jakarta Pusat melontarkan kritik keras terhadap Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Elva, yang menyarankan agar anggaran daerah lebih diprioritaskan untuk sektor pendidikan dibanding alokasi dana hibah.
BAMUS menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi memunculkan anggapan bahwa pelestarian Kebudayaan Betawi bukan lagi prioritas di Ibu Kota.
Ketua BAMUS Suku Betawi 1982 Jakarta Pusat, Ghea Hermansyah, menegaskan budaya Betawi bukan sekadar agenda seremonial yang bisa dikorbankan atas nama efisiensi anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Budaya Betawi adalah identitas, sejarah, sekaligus jati diri Jakarta. Pelestariannya merupakan amanat undang-undang yang wajib dijalankan pemerintah,” tegas Ghea.
Pernyataan Elva disampaikan saat rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan penerima dana hibah Tahun Anggaran 2026, Selasa (21/7/2026).
Menurut Ghea, membandingkan anggaran pendidikan dengan dana hibah kebudayaan merupakan cara pandang yang tidak tepat karena kedua sektor memiliki fungsi yang sama penting dalam pembangunan daerah.
“Pendidikan dan kebudayaan bukan untuk dipertentangkan. Keduanya harus berjalan berdampingan. Tidak ada alasan menjadikan pelestarian budaya sebagai korban atas nama efisiensi,” ujarnya.
Ghea juga mengingatkan bahwa dana hibah pelestarian budaya memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk sebagai implementasi Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta yang menempatkan Kebudayaan Betawi sebagai budaya asli yang wajib dilindungi dan dikembangkan.
Karena itu, BAMUS mendesak Elva memahami aspek hukum dan tanggung jawab konstitusional pemerintah sebelum menyampaikan pandangan kepada publik.
Selain itu, BAMUS meminta Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta memberikan penjelasan agar pernyataan tersebut tidak menimbulkan kesan bahwa pelestarian Budaya Betawi dianggap sebagai beban anggaran.
“Kami tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang meremehkan hak-hak kebudayaan masyarakat Betawi yang telah dijamin oleh undang-undang,” tandas Ghea.
Ia menegaskan, Jakarta yang maju bukan hanya diukur dari kualitas pendidikannya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga akar budaya yang menjadi identitas daerah.
“Jangan benturkan pendidikan dengan kebudayaan. Jakarta harus menjadi kota yang cerdas sekaligus berbudaya,” pungkasnya.
Reporter: Piye
Editor: Redaksi
