JAKARTA, Mata Aktual News – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menggeruduk Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Kamis (4/6/2026). Mereka menuntut pemerintah tidak tinggal diam menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang belakangan semakin masif di berbagai sektor industri.
Dengan membawa spanduk dan berorasi bergantian, massa buruh menuding perusahaan kerap menjadikan situasi ekonomi global sebagai alasan untuk memangkas tenaga kerja. Mulai dari penguatan dolar AS, perlambatan pasar hingga konflik geopolitik dunia disebut sebagai dalih yang ujung-ujungnya membuat pekerja menjadi korban.
“Setiap kali ekonomi bermasalah, yang pertama dikorbankan selalu buruh. Kami bukan penyebab krisis, bukan penentu nilai tukar dolar, dan bukan pelaku perang global. Karena itu kami menolak dijadikan tumbal demi menyelamatkan keuntungan perusahaan,” tegas Koordinator Lapangan aksi, Sri Rahmawati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data KPBI mencatat sedikitnya 310 pekerja saat ini terancam kehilangan pekerjaan. Mereka terdiri dari 130 buruh PT Amos Indah Indonesia, 120 buruh PT RJS, dan 60 buruh PT MIM. Menurut KPBI, angka tersebut hanyalah sebagian kecil dari ancaman PHK yang sedang terjadi di berbagai kawasan industri.
Sekretaris Jenderal KPBI, Damar Panca Mulya, meminta pemerintah tidak hanya menjadi penonton. Ia mendesak negara hadir memberikan perlindungan nyata kepada pekerja yang menghadapi ancaman kehilangan mata pencaharian.
“Jangan hanya mencatat angka PHK. Pemerintah harus turun tangan, memediasi konflik ketenagakerjaan dan memastikan perusahaan tidak semena-mena mengorbankan pekerja dengan alasan efisiensi,” kata Damar.
Dalam aksi tersebut, KPBI juga kembali menagih janji pemerintah untuk segera membentuk Satgas PHK dan Kesejahteraan Buruh. Menurut mereka, keberadaan satgas sangat dibutuhkan untuk mencegah semakin meluasnya badai PHK yang menghantui kalangan pekerja.
Selain isu PHK, massa juga menyoroti praktik outsourcing dan dugaan pemberangusan serikat pekerja (union busting) yang dinilai masih marak terjadi.
KPBI menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, yakni mempekerjakan kembali ratusan buruh yang terkena PHK, menghentikan PHK massal dengan alasan ekonomi global, membentuk Satgas PHK dan Kesejahteraan Buruh, mencabut Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Outsourcing, menghentikan praktik union busting, serta menolak penggunaan hasil hilirisasi nikel Indonesia untuk kepentingan industri perang dunia.
Bagi kalangan buruh, PHK bukan sekadar persoalan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Dampaknya jauh lebih luas karena menyangkut kehidupan keluarga yang bergantung pada penghasilan para pekerja.
“PHK berarti hilangnya sumber nafkah. Di balik satu pekerja yang kehilangan pekerjaan, ada keluarga yang kehilangan kepastian untuk makan, sekolah dan berobat. Ini bukan hanya masalah buruh, tetapi masalah sosial yang harus menjadi perhatian negara,” tegas Damar.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa menegaskan akan terus mengawal persoalan PHK hingga pemerintah mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak pekerja Indonesia.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Redaksi
