PUNCAK, Mata Aktual News — Sejumlah lahan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, tampak dipasangi plang bertuliskan “Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Lingkungan Hidup”. Pemasangan plang ini diduga berkaitan dengan indikasi pelanggaran tata ruang dan lingkungan, termasuk pembangunan tanpa izin hingga alih fungsi kawasan resapan air.
Namun hingga kini, belum terlihat adanya langkah penegakan hukum atau tindak lanjut konkret dari otoritas lingkungan. Kondisi tersebut memicu sorotan dari kalangan aktivis dan pemerhati lingkungan.
“Kami mendukung upaya pengawasan, tetapi jangan berhenti pada pemasangan plang. Masyarakat menunggu tindakan nyata. Jika ada pelanggaran, mestinya ditindak sesuai regulasi,” ujar Zefferi, Aktivis Lingkungan dari Komunitas Matahari, kepada Mata Aktual News, Selasa (24/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Zefferi menegaskan, plang pengawasan semestinya bukan hanya simbol administratif, melainkan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang terstruktur. Ia juga mempertanyakan apakah proses verifikasi lapangan, evaluasi dokumen AMDAL, atau sanksi administratif telah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Kami meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor maupun Kementerian LHK membuka data status lahan yang dipasangi plang. Transparansi penting agar publik tahu, mana yang melanggar dan mana yang sah,” tegasnya.
Berdasarkan pantauan Mata Aktual News di lapangan, sejumlah bangunan semi permanen dan vila pribadi yang berdiri di kawasan rawan longsor dan daerah hulu sungai telah dipasangi plang tersebut. Namun, aktivitas pembangunan masih terus berjalan di beberapa titik, bahkan ada yang terpantau dalam proses ekspansi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor terkait progres atau tindak lanjut dari pemasangan plang tersebut.
Pemerhati lingkungan berharap upaya pengawasan ini tidak berhenti pada simbol semata. Kawasan Puncak yang memiliki fungsi strategis sebagai penyangga ekosistem Jabodetabek dinilai membutuhkan perlindungan ekstra melalui tindakan tegas dan berkelanjutan.
Reporter: M Rojai
Editor: Redaksi
