Jakarta – Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, mengapresiasi langkah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) RI yang ikut mengangkat isu kesehatan dan gizi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Menurut Agung, dua program yang diluncurkan Kemenham, yakni “Bebas dari Gizi Buruk” dan “Sehat adalah Hak Semua Warga”, menjadi sinyal kuat bahwa negara semakin menyadari pentingnya kesehatan sebagai bagian dari hak dasar warga.
“Capaian 7,37 juta penerima manfaat, berdirinya 2.375 dapur gizi, dan pembukaan 100 ribu lapangan kerja bukan hanya angka. Itu bukti nyata bahwa pemenuhan gizi bisa dijadikan pintu masuk untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi sekaligus,” kata Agung dalam keterangan pers, Selasa (30/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menilai pemeriksaan kesehatan gratis, skrining dari sekolah hingga desa terpencil, serta pencegahan penyakit sejak dini merupakan bentuk konkret hadirnya negara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Meski begitu, Agung memberikan masukan agar program ini tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek. “Kunci dari semua ini adalah keberlanjutan. Program harus dijaga anggarannya, diperkuat kolaborasi dengan sekolah, desa, dan komunitas lokal, serta dibangun partisipasi masyarakat yang aktif. Kalau tidak, capaian besar ini bisa cepat hilang,” ujarnya.
Agung menekankan, pengakuan atas kesehatan dan gizi sebagai hak asasi merupakan langkah maju yang perlu diperluas ke kebijakan lintas kementerian. “HAM bukan hanya soal politik dan hukum, tetapi juga hak dasar manusia untuk sehat, berpendidikan, dan hidup layak. Inilah fondasi dari keadilan sosial,” pungkasnya.
