JAKARTA, Mata Aktual News – Rekan Indonesia mempertanyakan kelayakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menduduki jabatan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Organisasi relawan kesehatan tersebut menilai pencalonan itu perlu didasarkan pada rekam jejak kepemimpinan, integritas, serta komitmen terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat.
Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, mengatakan jabatan Direktur Jenderal WHO memiliki tanggung jawab strategis dalam menentukan arah kebijakan kesehatan global. Karena itu, kandidat yang diusulkan harus memiliki kapasitas dan rekam jejak yang mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Menurut Agung, penilaian terhadap kandidat tidak semestinya hanya berorientasi pada kepentingan diplomasi, tetapi juga mempertimbangkan kinerja dalam penyelenggaraan sistem kesehatan di negara asal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai kita berbicara tentang kepemimpinan kesehatan dunia, tetapi persoalan mendasar mengenai hak kesehatan rakyat di rumah sendiri belum dibereskan. Kepemimpinan harus dibuktikan melalui keberpihakan dan hasil nyata, bukan sekadar jabatan,” demikian sikap Rekan Indonesia, Jumat (6/11/2026).
Rekan Indonesia menilai sejumlah persoalan kesehatan nasional masih membutuhkan penyelesaian, antara lain ketimpangan fasilitas kesehatan, distribusi tenaga medis, akses pelayanan, serta perlindungan terhadap pasien.
Organisasi tersebut juga menyoroti pemulihan pelayanan kesehatan di sejumlah daerah terdampak bencana. Menurut mereka, pemulihan tidak cukup dilakukan melalui pembukaan kembali fasilitas kesehatan, tetapi harus disertai jaminan ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, peralatan kesehatan, dan kesinambungan pengobatan bagi masyarakat.
Selain itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian Rekan Indonesia, khususnya terkait munculnya kasus keracunan yang dinilai menunjukkan perlunya penguatan pengawasan keamanan pangan.
Agung menilai keberhasilan program pemenuhan gizi harus diukur berdasarkan manfaat dan keselamatan penerima, bukan semata-mata jumlah makanan yang didistribusikan.
Rekan Indonesia meminta setiap kasus keracunan ditangani secara transparan, dengan memastikan korban memperoleh pelayanan medis dan pemulihan. Investigasi terhadap penyebab kejadian juga dinilai penting untuk mencegah peristiwa serupa terulang.
“Program pemerintah tidak boleh kebal terhadap evaluasi. Ketika ada masyarakat yang menjadi korban, negara harus hadir memberikan pertolongan sekaligus memastikan ada pertanggungjawaban,” demikian pernyataan organisasi tersebut.
Rekan Indonesia selanjutnya menekankan bahwa Direktur Jenderal WHO memiliki tanggung jawab untuk memperkuat akses kesehatan universal, mengurangi ketimpangan pelayanan, serta mendorong negara-negara anggota memenuhi kewajibannya dalam menjamin kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu, rekam jejak kandidat dalam membangun sistem kesehatan yang berorientasi pada kepentingan publik dinilai perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pemilihan pimpinan organisasi tersebut.
Keberatan Rekan Indonesia juga sejalan dengan sikap Koalisi Keadilan untuk Kesehatan yang sebelumnya mendatangi kantor perwakilan WHO di Jakarta untuk menyampaikan keberatan terhadap pencalonan Budi Gunadi Sadikin.
Koalisi tersebut menyoroti sejumlah persoalan pemenuhan hak kesehatan di Indonesia, termasuk fasilitas kesehatan terpadu, pemulihan pelayanan pascabencana, serta penanganan korban keracunan dalam program MBG.
Rekan Indonesia meminta pemerintah tidak menjadikan pencalonan Menteri Kesehatan sebagai semata-mata capaian diplomatik. Pemerintah juga didorong membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan kesehatan nasional dan mempertimbangkan masukan masyarakat sipil.
Agung menegaskan bahwa keberatan organisasinya bukan didasarkan pada persoalan personal, melainkan prinsip akuntabilitas pejabat publik. Menurut dia, tanggung jawab Menteri Kesehatan dalam penyelenggaraan kebijakan kesehatan nasional harus menjadi bagian dari penilaian terhadap rekam jejak kepemimpinan.
Rekan Indonesia menyatakan Indonesia memiliki hak untuk berkontribusi dalam kepemimpinan organisasi kesehatan dunia. Namun, pencalonan seseorang untuk jabatan strategis tersebut harus didukung kapasitas, integritas, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kesehatan bukan panggung prestise. Kesehatan adalah amanah kemanusiaan,” demikian penegasan Rekan Indonesia.
Reporter: Syahrudin
Editor: Redaksi
