JAKARTA, Mata Aktual News – Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia menyerahkan materi kajian kebijakan Indeks Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan (IAKPK) Jakarta Timur kepada Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, Kamis (5/11/2026), sebagai upaya mendorong evaluasi pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
Penyerahan dokumen dilakukan oleh Santa, Ketua Kolektif Pimpinan Wilayah (KPW) Rekan Indonesia DKI Jakarta, didampingi Ketua Umum Rekan Indonesia Agung Nugroho dan Ketua Bidang Media dan Informasi KPW Rekan Indonesia DKI Jakarta, Syahrudin Akbar.
Santa mengatakan, kajian tersebut bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai kondisi pelayanan kesehatan, dengan mempertimbangkan capaian administratif pemerintah serta pengalaman masyarakat dalam mengakses fasilitas dan layanan kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, pembangunan sektor kesehatan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah fasilitas kesehatan maupun tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Evaluasi juga perlu memperhatikan kemudahan akses, ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta hambatan administratif yang dialami masyarakat.
“Keberhasilan pelayanan kesehatan harus dilihat dari sejauh mana masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan. Karena itu, aksesibilitas, ketersediaan tenaga kesehatan, obat, dan kemudahan administrasi jaminan kesehatan menjadi aspek penting dalam evaluasi,” ujar Santa.
Kajian tersebut mencakup 10 kecamatan di Jakarta Timur, yakni Matraman, Pulo Gadung, Jatinegara, Duren Sawit, Kramat Jati, Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Cakung, dan Makasar.
Rekan Indonesia menggunakan lima dimensi utama dalam rancangan indeks tersebut. Kelima dimensi meliputi derajat kesehatan masyarakat, pemerataan fasilitas kesehatan, ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan, akses terhadap JKN, serta mutu pelayanan kesehatan.
Indikator penilaian antara lain mencakup angka harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi, stunting, imunisasi, distribusi fasilitas kesehatan, ketersediaan dokter dan tenaga medis, kepesertaan aktif JKN, pelayanan instalasi gawat darurat (IGD), ketersediaan obat, sistem rujukan, serta penanganan pengaduan masyarakat.
Santa menegaskan, kajian tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah, melainkan menjadi instrumen evaluasi dan bahan perbaikan kebijakan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
“Jika ditemukan kesenjangan dalam pelayanan, hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan. Tujuan utamanya adalah memastikan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan terpenuhi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, mengatakan evaluasi serupa direncanakan dilaksanakan di lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi di DKI Jakarta.
Proses pengumpulan data, investigasi lapangan, analisis, dan penyusunan laporan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Adapun hasil evaluasi secara keseluruhan direncanakan dipublikasikan pada Januari 2027.
“Jakarta Timur menjadi salah satu wilayah yang kami kaji secara khusus. Kami menargetkan seluruh rangkaian pengumpulan data, investigasi lapangan, dan analisis selesai pada Desember 2026, sehingga hasilnya dapat dipublikasikan pada Januari 2027,” ujar Agung.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan advokasi dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, terutama dalam menentukan prioritas peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan.
Untuk mendukung validitas kajian, Rekan Indonesia akan menghimpun data dari sejumlah lembaga dan instansi, antara lain BPS DKI Jakarta, Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Bappeda, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah kota administrasi, serta Kementerian Kesehatan.
Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menyambut baik penyampaian materi kajian tersebut. Ia menilai evaluasi indeks kesehatan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berjalan dan menjangkau masyarakat secara tepat sasaran.
“Evaluasi indeks kesehatan ini sangat penting untuk memotret sejauh mana program kesehatan DKI Jakarta berjalan dan tepat sasaran,” kata Munjirin.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat serta metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dalam proses evaluasi.
“Evaluasi ini harus berbasis data yang kuat dan valid sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademis,” ujarnya.
Dalam rancangan IAKPK Jakarta Timur, Rekan Indonesia mengusulkan pembobotan lima dimensi penilaian, yaitu derajat kesehatan masyarakat sebesar 25 persen, fasilitas kesehatan 20 persen, akses JKN/BPJS 20 persen, mutu pelayanan 20 persen, serta tenaga kesehatan 15 persen.
Skor indeks nantinya akan dikelompokkan ke dalam lima kategori, yakni sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang.
Rekan Indonesia menegaskan bahwa dokumen yang diserahkan masih berupa kerangka kajian dan metodologi. Penetapan skor akhir maupun peringkat wilayah belum dilakukan karena masih menunggu proses pengumpulan, verifikasi, dan analisis data.
Melalui kajian tersebut, Rekan Indonesia berharap tersedianya gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pelayanan kesehatan di Jakarta Timur dan wilayah DKI Jakarta lainnya, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Redaksi
