JAKARTA, Mata Aktual News – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Saad Budiman Lubis, menilai tuduhan terhadap Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, terkait keterlibatannya dalam delegasi Pemerintah Indonesia pada Konferensi Para Pihak ke-31 (COP31) tidak didukung dasar dan fakta yang jelas.
Pernyataan tersebut disampaikan Saad di Jakarta, Rabu (4/11/2026), menyusul munculnya kritik terhadap penugasan Hashim yang disampaikan melalui akun Instagram Indonesia Climate Justice Literasi (ICJL).
Saad menegaskan, penugasan Hashim sebagai Utusan Khusus Presiden harus dipandang dalam konteks mandat negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam forum diplomasi internasional, bukan semata-mata dikaitkan dengan latar belakang atau hubungan personal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, setiap kritik harus disertai fakta, argumentasi, dan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita harus mengedepankan objektivitas. Jangan terburu-buru menuduh seseorang memiliki konflik kepentingan tanpa terlebih dahulu menunjukkan dasar, fakta, dan indikator yang jelas. Ada perbedaan mendasar antara dugaan, persepsi, dan fakta hukum maupun fakta kebijakan,” tegas Saad.
Ia menilai, polemik mengenai individu tidak boleh mengaburkan agenda strategis Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.
Saad juga mengingatkan bahwa diplomasi iklim harus memperhatikan keseimbangan antara penurunan emisi, ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengikut arus dalam diplomasi iklim global. Kita harus berani memperjuangkan kepentingan nasional. Transisi energi harus berjalan, tetapi tidak boleh mengabaikan kemampuan ekonomi, ketersediaan energi, kesejahteraan rakyat, dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Saad menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan sikap bersama dalam memperjuangkan kebijakan iklim yang tidak hanya memenuhi komitmen internasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
DPP KNPI, lanjutnya, berkomitmen mendorong keterlibatan generasi muda dalam agenda perubahan iklim melalui gagasan, kajian, dan rekomendasi kebijakan.
Ia berharap diplomasi Indonesia dalam COP31 dapat berjalan dengan mengedepankan kepentingan nasional, prinsip keadilan, serta perlindungan lingkungan.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Redaksi
