JAKARTA, Mata Aktual News– Penanggulangan HIV/AIDS tak cukup hanya mengandalkan tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Persoalan ini juga bersinggungan dengan stigma, diskriminasi, akses layanan, hingga pemahaman masyarakat.
Karena itu, Yayasan Karitas Sani Madani (Karisma) mendorong penguatan kemitraan lintas sektor untuk mempercepat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Jakarta Pusat.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Rutin Pemangku Kepentingan Tingkat Kotamadya Jakarta Pusat dengan tema “Penguatan Kemitraan Strategis Lintas Sektor dalam Mendukung Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS serta Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.”
Pertemuan digelar Jumat (21/8/2026) di Novotel Jakarta Cikini, Jakarta Pusat.
Forum ini mempertemukan pemerintah, komunitas, organisasi masyarakat sipil dan sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi persoalan HIV/AIDS.
Bonike dari Karisma menegaskan, persoalan HIV/AIDS tidak boleh dipandang semata-mata sebagai urusan kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan secara tunggal,” ujar Bonike.
Menurut dia, persoalan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV), minimnya pemahaman masyarakat, hingga akses terhadap layanan kesehatan membutuhkan penanganan secara bersama-sama.
Keterlibatan pemerintah wilayah, sektor sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, aparat keamanan, komunitas, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai penting untuk membangun sistem penanggulangan HIV/AIDS yang lebih terintegrasi.
Apalagi, Jakarta Pusat merupakan kawasan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis dan transportasi, wilayah tersebut menghadapi kompleksitas persoalan perkotaan yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.
“Penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata atau one single actor. Diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Jangan Berhenti di Ruang Rapat
Karisma berharap forum triwulanan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan harus dibawa ke meja koordinasi untuk kemudian ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
Forum juga menjadi ruang untuk berbagi temuan, mengidentifikasi hambatan, termasuk stigma dan diskriminasi, serta menyusun solusi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Karisma menilai penguatan jejaring lintas sektor dapat memperluas jangkauan intervensi, memperkuat sistem rujukan dan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi maupun layanan kesehatan.
Lingkungan yang inklusif juga dinilai penting agar ODHIV tidak semakin terpinggirkan akibat stigma dan diskriminasi.
Sudin Kesehatan: Semua Pihak Harus Ambil Peran
Sementara itu, Anita dari Program HIV/
AIDS Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat menyambut positif pertemuan tersebut.
Menurutnya, penanggulangan HIV/AIDS memang membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah, layanan kesehatan dan komunitas.
“Kegiatan ini mengumpulkan lintas sektor yang terlibat dalam penanggulangan HIV/AIDS. Menurut saya, itu sangat bagus sekali karena memang kita sangat membutuhkan koordinasi,” ujar Anita.
Ia berharap hasil pertemuan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi mampu menjawab berbagai persoalan yang masih muncul di lapangan.
“Harapan saya setelah melakukan koordinasi, ada hal-hal yang harus diperbaiki ke depannya atau ditindaklanjuti. Kendala-kendala yang ada harus ditanggulangi oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan baik,” katanya.
Anita juga menekankan pentingnya memastikan kendala yang dialami layanan maupun komunitas dapat segera dicarikan solusi.
“Apabila ada kendala yang dialami oleh layanan atau komunitas, dapat tertangani dengan lancar,” tambahnya.
Menurut Anita, kunci kolaborasi adalah pembagian peran yang jelas. Pemerintah memiliki tugas di bidang kesehatan, sementara komunitas dan unsur lainnya menjalankan fungsi sesuai kapasitas masing-masing.
“Ke depannya kita harus berbagi peran. Kami dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat berperan di bidang kesehatan, sementara teman-teman komunitas juga memiliki tupoksinya sendiri. Setiap peran dilakukan sesuai tupoksi masing-masing,” pungkasnya.
Karisma berharap penguatan kemitraan pemerintah dan masyarakat sipil dapat menghasilkan respons yang lebih cepat dan tepat terhadap persoalan HIV/AIDS.
Sebab, melawan HIV/AIDS bukan hanya soal mengobati penyakit. Lebih dari itu, dibutuhkan keberanian memutus stigma, memperluas akses layanan dan memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak berjalan sendirian.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Redaksi
