Jakarta, Mata Aktual News —
Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, menyesalkan sikap sebagian anggota DPRD DKI Jakarta yang dinilainya belum memahami secara menyeluruh fungsi strategis Jakarta International Investment, Trade, Tourism & SME Expo (JITEX).
Menurut Agung, wacana penolakan dan penghapusan anggaran kegiatan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap peran JITEX sebagai platform ekonomi dan investasi yang berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan sektor UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif di Ibu Kota.
“JITEX bukan sekadar pameran seremonial, melainkan ajang strategis yang mempertemukan pelaku usaha, investor, dan pemerintah dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global,” ujar Agung di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agung menjelaskan, JITEX merupakan satu-satunya pameran berskala internasional yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Acara ini mengintegrasikan empat sektor utama—investasi, perdagangan, pariwisata, dan UMKM—melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni DPMPTSP, DPPKUKM, Disparekraf, dan Biro Kerja Sama Daerah (KSD).
“Koordinasi antar-OPD sangat penting. Tinggal bagaimana Asisten Perekonomian bisa mengorkestrasi empat dinas itu agar pelaksanaannya lebih maksimal, jika memang masih ada ruang perbaikan dari JITEX sebelumnya,” jelasnya.
Agung menegaskan, sinergi lintas dinas harus dijaga agar hasilnya optimal. Ia juga menilai Jakarta Investment Forum (JIF) yang menjadi agenda rutin DPMPTSP dapat disinergikan dengan JITEX agar lebih efisien dan berdampak luas.
“Pelaksanaannya bisa digabungkan dalam satu rangkaian. Dari sisi anggaran tentu lebih efisien, dari sisi skala kegiatan justru memperkuat posisi JITEX,” katanya.
Namun demikian, Agung menyoroti tantangan koordinasi antarinstansi di lingkungan Pemprov DKI. Ia menilai, keseriusan pemerintah daerah mutlak dibutuhkan agar setiap OPD benar-benar bekerja sama.
“Pertanyaannya, apakah OPD mau bersinergi? Ini perlu ketegasan dari Pak Gubernur untuk mengultimatum SKPD yang enggan berkolaborasi. Apalagi di saat DKI sedang mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil sebesar Rp15 triliun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agung menekankan pentingnya peran Biro Kerja Sama Daerah (KSD) dalam mengaktifkan kerja sama sister city Jakarta dengan lebih dari 20 negara mitra.
“Jangan sampai MOU-nya hanya jadi sleeping MOU. Biro KSD seharusnya mampu mengundang negara-negara mitra datang ke Jakarta sebagai calon pembeli atau investor potensial,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Pemprov DKI telah menggandeng berbagai asosiasi perdagangan dan pariwisata tingkat ASEAN untuk memastikan kehadiran para buyer dari negara tetangga, memperkuat posisi JITEX sebagai ajang promosi investasi dan perdagangan regional.
Selain mempertemukan pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia, JITEX juga melibatkan BUMD DKI Jakarta agar lebih dikenal publik melalui produk dan program unggulannya. Tahun ini, JITEX menghadirkan lebih dari 300 Jakpreneur terkurasi, Business Matching P3DN yang diketuai Sekda DKI, serta menampilkan koperasi-koperasi naik kelas dan Koperasi Merah Putih, program nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Dekranasda DKI yang diketuai Ibu Gubernur turut berperan dalam mempromosikan karya perajin Jakarta di bidang fesyen dan kriya. Agung juga mendorong Disparekraf DKI untuk mengoptimalkan partisipasinya dengan menghadirkan Jakarta Travel Fair bersamaan dengan pelaksanaan JITEX.
“Dengan begitu, pengunjung JITEX datang bukan hanya untuk melihat pameran investasi, tapi juga bisa membeli produk UMKM Jakpreneur yang sudah terkurasi,” katanya.
Agung menilai alasan efisiensi anggaran yang dikemukakan sebagian anggota DPRD tidak tepat jika diarahkan pada program yang memiliki nilai strategis tinggi.
“Efisiensi tanpa melihat manfaat ekonomi justru bisa mengorbankan program dengan daya ungkit besar bagi ekonomi rakyat. JITEX itu kegiatan produktif dengan multiplier effect tinggi,” ujarnya menegaskan.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya dukungan politik terhadap program yang memperkuat daya saing Jakarta.
“DPRD seharusnya mendukung kegiatan seperti JITEX yang memperkokoh citra Jakarta sebagai pusat bisnis, pariwisata, dan investasi internasional. Menghapusnya justru langkah mundur,” pungkas Agung.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Anandra
Redaksi Mata Aktual News – Aktual • Tajam • Terpercaya
