Jakarta, Mata Aktual News —
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang memamerkan gaya hidup mewah atau bersikap tidak profesional di media sosial.
Pernyataan itu disampaikan Pramono saat memberikan sambutan dalam acara Opening Ceremony Jakarta Economic Forum (JEF) 2025 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dikutip dari Metro TV Sabtu (25/10/2025).
“Kalau ASN di Jakarta males-malesan, apalagi flexing, ada yang kemarin flexing di kelurahan, saya enggak tahu lurah mana, saya lupa, saya bilang, ganti, pecat,” tegas Pramono di hadapan peserta forum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, ASN DKI Jakarta saat ini telah mendapatkan tunjangan kinerja yang sangat kompetitif dibandingkan lembaga-lembaga besar lainnya di Indonesia. Karena itu, ia menuntut profesionalisme dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur pemerintah daerah.
“Tukinnya Jakarta ini lebih dari yang lain, mungkin lebih dari Bank Indonesia maupun OJK. Tapi kalau ASN di Jakarta males-malesan, apalagi flexing, enggak ada ampun,” ujarnya dengan nada serius.
Pernyataan tegas Gubernur Pramono ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk para pegiat antikorupsi dan aktivis pemerintahan bersih.
Aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik Syahrudin Akbar menilai langkah Pramono menunjukkan komitmen nyata terhadap integritas birokrasi.
“Ketegasan ini penting. ASN adalah pelayan publik, bukan selebritas media sosial. Ketika ada pejabat atau ASN memamerkan kemewahan, itu mencederai rasa keadilan masyarakat. Langkah Gubernur Pramono patut didukung,” ujar Udin kepada Mata Aktual News, Minggu (26/10/2025).
Udin juga menekankan bahwa tindakan disiplin terhadap ASN yang menyalahgunakan jabatan atau menampilkan gaya hidup berlebihan harus diikuti dengan pengawasan yang sistematis.
“Pemprov harus memastikan sistem pelaporan dan pengawasan ASN berjalan efektif, supaya tindakan tegas seperti ini tidak hanya simbolik, tapi benar-benar memberi efek jera,” tambahnya.
Sementara itu, Merry Witrayeni Mursal, Aktivis Pers yang juga Pemimpin Redaksi Mata Aktual News, menilai peringatan keras dari Gubernur Pramono sebagai refleksi atas meningkatnya tuntutan moral publik terhadap penyelenggara negara.
“Era keterbukaan informasi menuntut pejabat publik dan ASN untuk lebih berhati-hati. Masyarakat kini bisa melihat, menilai, dan bereaksi terhadap setiap perilaku aparatur negara di ruang digital. Karena itu, transparansi harus diimbangi dengan etika dan kesederhanaan,” tutur Merry.
Ia menambahkan, media massa juga memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan semacam ini agar konsisten dan tidak tebang pilih.
“Media perlu terus memantau dan menyuarakan setiap pelanggaran integritas ASN, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menjaga marwah pelayanan publik dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” tegasnya.
Langkah Gubernur Pramono sejalan dengan upaya mewujudkan birokrasi DKI Jakarta yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
Reporter: Amor
Editor: Anandra SP
Mata Aktual News — Aktual, Tajam, Terpercaya.
