Jakarta, Mataaktualnews – Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat Sahrin Hamid sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menuai kritik tajam dari elemen masyarakat sipil. Jaringan Warga Kota Jakarta (JAGA KOTA) menilai penunjukan tersebut sarat dengan kepentingan politik dan minim transparansi.
Meski Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menyatakan bahwa pengangkatan dilakukan berdasarkan kapasitas dan kredibilitas personal, publik menilai alasan tersebut belum disertai dengan bukti obyektif yang kuat.
“Gubernur boleh bilang tidak melihat latar belakang politik, tapi faktanya yang diangkat adalah mantan juru bicara kampanye dan elit ormas. Ini jelas punya muatan politik. Publik tidak bisa dibodohi oleh narasi profesionalisme yang tidak dibarengi bukti konkret,” tegas Asep Firmansyah, Koordinator JAGA KOTA dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Asep, pernyataan Gubernur yang mengaku harus “mengenal dulu orangnya” sebelum menetapkan sebagai komisaris, justru membuka ruang praktik patronase politik dan nepotisme.
“Ini membuktikan bahwa prosesnya tidak berbasis meritokrasi, tetapi lebih pada kedekatan personal. Padahal jabatan komisaris di BUMD menyangkut pengawasan terhadap aset publik senilai triliunan rupiah,” ujarnya.
Tak hanya Sahrin Hamid, JAGA KOTA juga menyoroti masuknya Kreshna Putra—kader Partai Golkar—dalam jajaran komisaris baru Jakpro. Asep menyebut pola semacam ini mempertegas dugaan bahwa BUMD kerap menjadi ajang akomodasi politik pasca pemilu.
“BUMD seperti Jakpro harus dikelola oleh profesional yang memiliki kompetensi di bidang tata kelola perusahaan dan pengalaman sektor relevan. Kami menantang Gubernur DKI untuk secara terbuka mempublikasikan rekam jejak, pengalaman, serta kontribusi profesional Sahrin Hamid yang menjadikannya layak menempati posisi strategis ini,” tegasnya.
JAGA KOTA juga mengingatkan bahwa perombakan jajaran komisaris BUMD tidak boleh menjadi sekadar kosmetik politik, tanpa menyentuh akar persoalan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
“Jakarta butuh BUMD yang bekerja untuk kepentingan warga, bukan kepentingan elite,” pungkas Asep.
Sebagai informasi, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis milik Pemprov DKI Jakarta yang memegang sejumlah proyek penting dan bernilai tinggi, termasuk pengelolaan aset properti, infrastruktur, dan kawasan bisnis di ibu kota.
Reporter: Oscar Eduard
Editor: Merry WM
Sunting Berita: Redaktur Pelaksana
