Jakarta, Mata Aktual News– Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menegaskan, klarifikasi sangat penting oleh perangkat daerah terhadap sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan realisasi anggaran tahun 2024.
Apalagi, terdapat sekitar 646 penerima bantuan pendidikan yang tidak tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Justin dalam Justin dalam rapat pembahasan P2APBD 2024, dikutip laman dprd-dkijakartaprov.go.id Rabu (18/6/2025).
“Mayoritas yang menerima justru anak ASN atau keluarga mampu. Padahal yang antre banyak dari warga tidak mampu,” ujar dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, politisi PSI itu mendorong Dinas Pendidikan untuk memadankan data dengan instansi seperti TNI dan Polri. Sehingga bantuan tersebut tepat sasaran.
Selain itu, Justin menyoroti kasus di Dinas Kebudayaan yang menghadapi sejumlah catatan serius. Termasuk persoalan hukum yang melibatkan kepala dinas.
Menurut dia, praktik seperti festival fiktif tidak boleh berulang. “Ini uang masyarakat, harus dibelanjakan secara pruden,” tandas dia.
“Jangan sampai kejadian seperti festival fiktif terulang,” ungkap Justin tegas dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto menyoroti masalah pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang terjadi pada 2024.
Wanita yang akrab disapa Tina Toon itu menilai, pencabutan dilakukan sepihak tanpa konfirmasi kepada penerima.
“Memang ada yang salah sasaran dan layak dicabut, tapi banyak juga yang tidak mampu malah kehilangan bantuan,” kata Agustina.
Ia menyebut, proses pencabutan jauh lebih mudah dibanding pendaftaran ulang yang justru menyulitkan warga.
“Kalau mau daftar susahnya minta ampun. Tapi kalau dicabut, ya langsung dicabut saja,” kata dia.
Komisi E DPRD DKI Jakarta menekankan, ketepatan sasaran bantuan pendidikan sangat penting.
Begitu pula dengan tertib pengelolaan aset, hingga transparansi penggunaan anggaran di sektor kebudayaan dan pendidikan.
Pemprov DKI juga diminta menyampaikan data secara terbuka. Memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan secara akuntabel untuk kepentingan masyarakat.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Merry WM
