JAKARTA, MataAktualNews— Peringatan keras disampaikan Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho. Ia menegaskan bahwa bicara hak asasi manusia (HAM) tidak bisa hanya berkutat pada regulasi dan seremoni politik. Menurutnya, ukuran paling nyata dari komitmen negara terhadap HAM ada pada seberapa mudah rakyat mendapatkan layanan kesehatan dasar.
“Hak atas kesehatan belum dinikmati setara oleh seluruh warga. Itu fakta yang tidak boleh disembunyikan,” ujar Agung di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Pernyataannya bukan tanpa alasan. Indonesia masih berada di daftar negara dengan beban TBC tertinggi di dunia, berdasarkan laporan Kemenkes dan WHO. Di sisi lain, BPS mencatat kesenjangan layanan kesehatan ibu dan anak masih menganga, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rekan Indonesia menemukan banyak warga yang terpaksa berobat ketika penyakit sudah parah akibat minimnya fasilitas, tenaga kesehatan terbatas, hingga biaya yang tidak terjangkau. Jarak layanan yang jauh juga menjadi penghambat utama.
“Ketika rakyat baru bisa berobat setelah kondisi memburuk, itu bukan sekadar masalah teknis. Itu pelanggaran HAM,” tegas Agung.
Komnas HAM mencatat 2.305 laporan dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2024, sebagian besar terkait layanan publik termasuk kesehatan. Dalam lima bulan pertama 2025, sudah ada tambahan 1.100 laporan. Situasi ini menunjukkan persoalan HAM dalam layanan publik terus berulang dan belum mendapatkan penanganan serius.
Agung mendesak KemenHAM agar tidak hanya menjadi institusi administratif setelah berdiri sebagai kementerian tersendiri pada 2024. Menurutnya, kementerian tersebut harus aktif memastikan hak kesehatan warga terpenuhi melalui pengawasan lintas kementerian.
“Negara wajib hadir dengan layanan primer yang kuat, tenaga kesehatan memadai, dan pembiayaan publik yang benar-benar efektif. Kalau itu tidak ada, jangan bicara HAM,” sindirnya.
Ia menekankan bahwa indikator layanan kesehatan harus masuk dalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Generasi VI. Menurutnya, memperbaiki puskesmas dan posyandu justru lebih berdampak ketimbang membuat deklarasi besar-besaran.
HAM Bukan Slogan — Rakyat Butuh Bukti
Agung menegaskan bahwa rakyat kecil ingin bukti, bukan janji.
“HAM itu diuji di puskesmas, bukan di podium. Ketika rakyat bisa berobat mudah, cepat, tanpa diskriminasi di situlah negara benar-benar hadir,” katanya.
Dengan meningkatnya beban penyakit dan ketimpangan layanan kesehatan, Rekan Indonesia mendesak pemerintah mengambil langkah konkret, bukan sekadar wacana.
Rakyat menunggu aksi, bukan retorika.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Akmal Aoulia
