Depok, Mata Aktual News–Masa reses anggota DPRD Kota Depok kembali jadi ajang penting bagi wakil rakyat untuk turun menyerap aspirasi masyarakat. Sebanyak 50 anggota DPRD serentak menggelar Reses III Tahun 2025 mulai 1 hingga 6 Oktober 2025, termasuk Ketua Komisi B DPRD Depok, Hamzah, yang melaksanakan kegiatan di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Jumat (3/10/2025).
Dalam dialog bersama warga, Hamzah menegaskan pentingnya aspirasi disampaikan secara terencana, tertulis, dan tidak tumpang tindih. Ia mengingatkan agar usulan warga tidak diajukan melalui banyak jalur, baik lewat anggota dewan lain maupun melalui program Dana RW.
“Apapun jenis aspirasinya, fisik atau non-fisik, sampaikan lewat reses. Ini jalur resmi. Tapi jangan sampai usulannya ganda, cukup satu jalur agar lebih efektif dan bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Hamzah di hadapan puluhan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Hamzah, banyaknya usulan yang tumpang tindih justru membuat proses pembangunan tidak efisien. Karena itu, ia meminta pengurus lingkungan seperti RT, RW, dan LPM aktif mendampingi warga dalam menyusun proposal agar kebutuhan masyarakat bisa disusun lebih jelas dan terukur.
“Kalau hanya disampaikan lisan, tanpa proposal, pemerintah kota sulit mengakomodir. Semua harus terdata dan terstruktur agar bisa masuk ke sistem perencanaan,” tegasnya.
Hamzah juga menjelaskan, bila ada usulan warga yang belum terakomodir melalui jalur Dana RW, maka akan ia perjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
“Yang penting tidak dobel. Kalau sudah saya tampung, nanti bisa kita dorong lewat Pokir agar tetap punya peluang masuk ke program pemerintah,” jelasnya.
Salah satu warga Jatijajar, mengapresiasi langkah Hamzah yang memberikan penjelasan detail soal mekanisme pengajuan aspirasi.
“Kami jadi lebih paham prosedurnya. Kadang warga cuma tahu menyampaikan aspirasi, tapi tidak tahu harus lewat mana. Kalau jalurnya sudah jelas, kami bisa ikut bantu siapkan proposal,” katanya.
Bagi Hamzah, reses bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan komitmen nyata anggota dewan untuk turun langsung ke lapangan dan mendengarkan suara rakyat.
“Kita ingin setiap keluhan warga punya jalan resmi menuju kebijakan. Supaya pembangunan di Depok lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
