Paving Blok Desa Pangkalan Bermasalah, Pagu Dewan PKS Jadi Sorotan

- Jurnalis

Jumat, 21 November 2025 - 16:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabupaten Tangerang, Mata Aktual News. Proyek pemasangan paving block di Kp. Kebon Kopi RT 04/10, Desa Pangkalan, kembali memantik kegelisahan warga. Proyek yang menggunakan pagu dewan milik anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PKS, Sapri, itu dinilai amburadul, tidak transparan, dan jauh dari standar pekerjaan yang seharusnya.

Dari pantauan Mata Aktual News di lokasi pada Jumat, (21/11/2025), kondisi proyek memperlihatkan minimnya kontrol dan keseriusan pihak pelaksana. Para pekerja bahkan mengaku tidak mengetahui siapa mandor yang bertanggung jawab.

“Kami hanya bekerja berdasarkan instruksi WA. Mandor tidak pernah datang. Tidak ada yang kontrol,” ungkap salah satu pekerja.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Material Berserakan, Saluran Tersumbat, Warga Kebanjiran

Keluhan warga semakin keras setelah material proyek diletakkan sembarangan, terutama tumpukan pasir yang menutup saluran air. Akibatnya, kawasan tersebut sempat mengalami banjir dan meresahkan warga sekitar.

RW 09 membenarkan hal tersebut. Ia menegaskan bahwa pekerjaan dilakukan tanpa koordinasi apa pun dengan aparat desa.

“Bahan bangunan numpuk seenaknya sampai nutup got. Warga marah karena banjir. Saya coba hubungi pemborong, tapi tidak pernah ada tindak lanjut serius,” ujarnya.

Kondisi ini membuat warga mempertanyakan apakah proyek tersebut benar-benar diawasi atau hanya dikerjakan asal cepat selesai.

Tanpa Papan Informasi: Publik Dibutakan Soal Anggaran

Lebih memprihatinkan lagi, proyek pagu dewan tersebut tidak memasang papan informasi anggaran. Padahal, proyek yang menggunakan dana APBD wajib menyertakan informasi mengenai nilai anggaran, sumber pendanaan, hingga pelaksana proyek.

Ketiadaan papan informasi ini memicu dugaan bahwa proyek sengaja ditutup-tutupi.

“Ini pakai uang rakyat. Harusnya jelas anggarannya berapa. Kalau tidak ada papan proyek, masyarakat patut curiga,” kata seorang warga yang geram.

Pengabaian prinsip transparansi publik ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap aturan dan etika penggunaan anggaran negara.

Warga Desak Audit: Jangan Ada Proyek Pagu Dewan Asal Jadi

Masyarakat Desa Pangkalan kini menuntut agar pihak berwenang turun tangan dan melakukan audit menyeluruh atas proyek yang diduga dikelola secara serampangan tersebut. Mereka berharap pekerjaan diperbaiki sepenuhnya dan disesuaikan dengan standar teknis, bukan sekadar formalitas untuk menghabiskan anggaran.

Proyek yang seharusnya menghadirkan manfaat justru menimbulkan kerugian dan keresahan. Sorotan publik kini tertuju pada pagu dewan PKS tersebut, dan warga menegaskan mereka tidak ingin dijadikan korban proyek yang dikerjakan asal-asalan.

Reporter: Dian Pramudja
Editor: Merry WM

Follow WhatsApp Channel mataaktualnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Maggot dan Bank Sampah Jadi Andalan Pejaten Barat Kurangi Timbunan Sampah
Infast Bestari: Perlindungan Sosial Harus Universal, Kelas Menengah Tak Boleh Lagi Terabaikan
BPS Genjot Akurasi Sensus Ekonomi 2026, 88 Petugas Tajurhalang Diminta Jaga Integritas Data
Tak Ada Lagi Paspor Biasa! Imigrasi Bogor Pastikan Pemohon Baru Kini Wajib Gunakan e-Paspor
Korupsi Triliunan Terungkap, Rakyat Kian Terjepit! KPKB Desak Pemerintah Perluas Bansos
Gudang 2 Lantai di Kosambi Diduga Tak Sesuai PBG, Lurah dan Satpol PP Saling Lempar Kewenangan
Anggaran Rp4,2 Miliar untuk Alat Kantor DPMD Bogor Dipertanyakan, GPII: Desa Masih Banyak yang Butuh!
Truk Tanah Diduga Langgar Jam Operasional, Kecelakaan di Pakuhaji Kembali Jadi Sorotan
Berita ini 392 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 15:43 WIB

Maggot dan Bank Sampah Jadi Andalan Pejaten Barat Kurangi Timbunan Sampah

Sabtu, 25 Juli 2026 - 14:28 WIB

Infast Bestari: Perlindungan Sosial Harus Universal, Kelas Menengah Tak Boleh Lagi Terabaikan

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:44 WIB

BPS Genjot Akurasi Sensus Ekonomi 2026, 88 Petugas Tajurhalang Diminta Jaga Integritas Data

Selasa, 14 Juli 2026 - 20:12 WIB

Tak Ada Lagi Paspor Biasa! Imigrasi Bogor Pastikan Pemohon Baru Kini Wajib Gunakan e-Paspor

Minggu, 12 Juli 2026 - 20:10 WIB

Korupsi Triliunan Terungkap, Rakyat Kian Terjepit! KPKB Desak Pemerintah Perluas Bansos

Berita Terbaru

Verified by MonsterInsights