JAKARTA, Mata Aktual News– Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta patut diberi catatan hijau karena mampu menjaga layanan kesehatan tetap berjalan sepanjang 2025. Tapi jangan buru-buru bertepuk tangan. Di balik layanan yang relatif aman, persoalan kesehatan Jakarta yang bersifat struktural justru tak kunjung disentuh.
Ketua Rekan Indonesia DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan, menilai capaian Dinkes DKI baru sebatas menjaga mesin layanan agar tidak mogok. Padahal, sumber penyakit warga Jakarta terus diproduksi oleh polusi udara, kepadatan hunian, dan lingkungan yang semrawut.
“Menjaga layanan tetap berjalan memang penting. Tapi kalau akar masalahnya tidak dibenahi, rumah sakit hanya akan terus menampung dampak,” ujar Tian, Kamis (8/1/1026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sepanjang 2025, Dinkes DKI dinilai berhasil memperluas akses layanan lewat penguatan puskesmas dan program pemeriksaan kesehatan gratis.
Partisipasi warga pun meningkat. Namun, lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) justru menjadi alarm keras bahwa kebijakan kesehatan masih sibuk memadamkan api, bukan mencegahnya.
“ISPA melonjak setiap tahun. Artinya, masalah polusi dan lingkungan masih dibiarkan,” tegasnya.
Pola yang sama juga terjadi pada demam berdarah. Saat kasus naik, respons cepat dilakukan. Fogging digelar, petugas turun ke lapangan. Tapi begitu kasus mereda, pencegahan jangka panjang kembali mengendur.
“Kalau lingkungan tidak dibereskan, Jakarta akan terus berputar di lingkaran penyakit musiman,” kata Tian.
Masalah lain yang terus memicu kegaduhan publik adalah layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Aturan kegawatdaruratan secara medis memang perlu. Namun di lapangan, lemahnya komunikasi dan rujukan membuat kebijakan itu kerap dianggap sebagai penolakan pasien.
“Bagi warga, rasa sakit itu selalu darurat. Kalau negara gagal menjelaskan, konflik akan terus terjadi,” ujarnya.
Tian menilai akar persoalan IGD ada pada layanan primer yang belum sepenuhnya kuat. Selama puskesmas belum mampu menangani keluhan ringan hingga menengah secara cepat dan nyaman, IGD akan terus menjadi tempat pelampiasan semua masalah kesehatan.
Ketimpangan layanan antarwilayah Jakarta juga belum tuntas. Beban kerja tenaga kesehatan tinggi, waktu tunggu panjang, sementara layanan kesehatan jiwa dan penyakit kronis masih minim.
“Ini bom waktu. Kalau dibiarkan, kepercayaan publik bisa runtuh,” tandasnya.
Memasuki 2026, Tian mendesak Dinas Kesehatan DKI Jakarta berani keluar dari zona nyaman. Tidak sekadar menjaga layanan, tetapi menjadi motor kebijakan kesehatan perkotaan yang menekan polusi, memperbaiki lingkungan, dan melindungi kelompok rentan.
“Layanan boleh jalan. Tapi kalau sumber penyakit tetap dibiarkan, Jakarta hanya akan terus menambal luka lama,” pungkasnya.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Anandra
