JAKARTA | Mata Aktual News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita 22 kendaraan mewah dari kediamannya—temuan yang menimbulkan tanda tanya besar soal kejujuran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyitaan mencakup 15 unit mobil dan 7 motor, di antaranya tiga motor sport Ducati bernilai miliaran rupiah.
Namun, temuan ini sangat berbeda dengan catatan resmi yang pernah disampaikan Ebenezer. Berdasarkan LHKPN 2024 saat awal menjabat, ia hanya melaporkan empat kendaraan: Mitsubishi Pajero, Kia Picanto, Toyota Fortuner, dan Toyota Land Cruiser, dengan total nilai sekitar Rp3,36 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penyidik masih menelusuri asal-usul kepemilikan kendaraan-kendaraan tersebut dan mendalami aliran dana terkait,” kata Budi, Kamis (21/8/2025).
Pernyataan LSM Gempita: Hormati Proses, Perkuat KPK hingga Hulu-Hilir
Sekjen DPP LSM Gempita, Drs. Aris Sucipto, menegaskan kasus ini harus menjadi momentum memperketat pengawasan LHKPN.
“LHKPN bukan sekadar formalitas tahunan. Jika pejabat tidak jujur melaporkan hartanya, itu sama saja menipu publik. KPK dan lembaga terkait wajib menindak tegas agar kepercayaan rakyat tidak terkikis,” ujarnya kepada Mata Aktual News.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mendukung penuh langkah KPK serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami mendukung penuh langkah KPK. Harapannya, penindakan dilakukan berjenjang sebagaimana tata kelola pemerintahan dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga gubernur—semuanya harus transparan lewat pengurusan satu pintu,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti perilaku sejumlah pejabat yang justru menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi.
“Banyak menteri dan wakil menteri menghabiskan dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Akibatnya rakyat menderita, sementara mereka bahagia. KPK harus berani melakukan pemiskinan terhadap pejabat yang terbukti korupsi,” tegas Aris.
Sebagai bentuk dorongan penguatan kelembagaan antikorupsi, ia menambahkan:
“KPK perlu membentuk pasukan dari hulu hingga hilir agar tidak ada ruang bagi praktik korupsi. Terima kasih kepada KPK, dan doa rakyat selalu menyertai agar korupsi tidak lagi beredar di tanah kaya ini.”
Pernyataan Pimred Mata Aktual News: Publik Harus Jadi Pengawas
Pimpinan Redaksi Mata Aktual News, Merry Witrayeni Mursal, menilai kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi pejabat publik tidak bisa hanya bergantung pada laporan formal semata.
“Kewajiban LHKPN adalah bagian dari kontrak moral pejabat terhadap rakyat. Jika laporan berbeda jauh dari fakta, publik berhak meragukan integritas pejabat tersebut,” tegas Merry.
Ia juga menekankan peran masyarakat dan media dalam memastikan pengawasan berlangsung ketat.
“Publik harus terlibat sebagai pengawas, dan media wajib menjaga fungsi kontrol. Penegakan hukum harus transparan agar kepercayaan rakyat terhadap negara tidak runtuh,” ujarnya.
Alarm Serius Integritas Pejabat
Kasus yang menyeret Ebenezer ini dipandang banyak kalangan sebagai alarm serius bagi integritas pejabat publik. Laporan harta bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab moral kepada rakyat.
Masyarakat pun berharap KPK menindak tegas hingga ke tahap pemiskinan koruptor, agar aset negara benar-benar kembali untuk kepentingan publik.
Mata Aktual News akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terbaru dengan akurat dan terpercaya.
(Redaksi)
