BOGOR, Mata Aktual News– Pemerintah Kabupaten Bogor akan melaksanakan sejumlah pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Proyek ini direncanakan menyasar sejumlah titik jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Bogor, terutama di wilayah yang selama ini mengalami kerusakan parah.
Namun, rencana pembangunan tersebut belum sepenuhnya tersosialisasikan ke publik. Hal ini disebabkan sulitnya memperoleh keterangan dari para kepala dinas (Kadis) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Sejumlah jurnalis dan pegiat sosial kontrol mengeluhkan sikap para pejabat OPD yang terkesan menghindar saat dimintai konfirmasi terkait program-program pembangunan yang tengah dan akan berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aktivis dari Kumpulan Pemantau Korupsi Banten Bersatu (KPKB), Zefferi, menyayangkan sikap tersebut. Ia menyebut banyak pejabat terkesan alergi terhadap media dan kontrol publik, padahal keterbukaan adalah amanah dari reformasi birokrasi.
“Kami mencatat bahwa hampir semua Kadis OPD di Kabupaten Bogor sulit dihubungi, bahkan ketika menyangkut informasi penting yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Ini jelas mencederai semangat transparansi dan akuntabilitas,” kata Zefferi kepada media, Selasa (24/6/2025).
Menurutnya, pejabat publik harus sadar bahwa tugas mereka bukan hanya menjalankan program, tetapi juga memastikan komunikasi dan keterbukaan terhadap masyarakat berjalan dengan baik.
“Jangan salahkan jurnalis atau aktivis yang menanyakan atau mengkritik. Justru itulah tugas mereka sebagai kontrol sosial. Kalau tertutup, bagaimana publik bisa mengawasi jalannya pembangunan dan penggunaan anggaran daerah?” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Bogor terkait detail proyek pembangunan jalan tahun 2025, termasuk lokasi, anggaran, dan pelaksana teknisnya.
Masyarakat dan kalangan sipil berharap Pemerintah Kabupaten Bogor bisa memperbaiki pola komunikasi publik, agar transparansi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan tetap terjaga.
Laporan: M Rojai
Editor: Redaksi
