Jakarta, Mata Aktual News — Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), bersama Komisi I DPR RI menggelar Forum Diskusi Publik bertema “Pengelolaan Komunikasi Publik Terkait Ketahanan Pangan” pada Senin, (4/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di Intel Studio, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan legislatif dan akademisi.
Anggota Komisi I DPR RI, Dr. H. Syamsu Rizal, M.I., S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak semata berkaitan dengan aspek produksi dan distribusi, tetapi juga menyangkut kedaulatan serta keamanan nasional. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap impor pangan strategis berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap tekanan geopolitik dan dinamika pasar global.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pengelolaan komunikasi publik dalam mendukung kebijakan pangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, di era digital saat ini, narasi terkait pangan tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, melainkan turut dipengaruhi oleh media sosial dan ekosistem digital. Oleh karena itu, Kemkomdigi memegang peran strategis dalam memastikan informasi mengenai pangan tersampaikan secara akurat, menarik, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menekankan ancaman disinformasi dan hoaks di sektor pangan sebagai isu serius. Informasi yang keliru terkait kelangkaan atau lonjakan harga pangan dapat memicu kepanikan publik dan distorsi pasar. Untuk itu, diperlukan sistem pemantauan narasi digital yang responsif serta penguatan literasi digital masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Rina Sa’adah, Lc., M.Si, menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Pasal 33 UUD 1945.
Ia menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin ketersediaan pangan, memastikan distribusi yang adil, serta melindungi kesejahteraan petani sebagai pilar utama ketahanan pangan.
Dalam konteks ini, komunikasi publik berperan sebagai sarana edukasi sekaligus instrumen koordinasi lintas sektor untuk mendukung target swasembada pangan nasional.
Rina juga menyampaikan tiga rekomendasi utama, yakni memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, memperbaiki infrastruktur irigasi dan jalan produksi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam sosialisasi kebijakan pangan.
Dari kalangan akademisi, Dr. Ir. Endah Murtiana Sari, ST, MM menyampaikan bahwa ketahanan pangan bertumpu pada empat pilar utama, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Ia juga memaparkan sejumlah strategi penguatan ketahanan pangan, mulai dari peningkatan produksi, diversifikasi pangan, hingga pemanfaatan teknologi modern seperti smart farming.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ketahanan pangan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan infrastruktur, akademisi sebagai penggerak inovasi, sementara masyarakat berkontribusi melalui pola konsumsi sehat dan penguatan produksi pangan mandiri.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong gerakan pemanfaatan pekarangan rumah, penguatan lumbung pangan desa, pengurangan food waste, serta optimalisasi teknologi digital di sektor pertanian.
Forum ini menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar isu sektoral, melainkan agenda strategis nasional yang membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa. Komunikasi publik yang efektif menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif menuju kedaulatan pangan Indonesia.
Reporter: Syahrudin
Editor: Redaksi
