JAKARTA | Mata Aktual News – Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, menilai isu narkoba kerap digunakan Amerika Serikat sebagai narasi moral untuk membenarkan intervensi terhadap negara-negara berdaulat. Menurutnya, pola tersebut dapat dilihat secara jelas dalam invasi Amerika Serikat ke Panama pada 1989.
Agung menyebut, invasi yang dikenal dengan nama Operation Just Cause tidak semata-mata didorong oleh kepentingan penegakan hukum terkait narkotika, melainkan berkaitan erat dengan agenda geopolitik Amerika Serikat di kawasan Amerika Tengah.
“Panama 1989 menunjukkan bahwa perang melawan narkoba sering kali tidak berdiri sendiri. Narasi tersebut menjadi instrumen politik untuk mengamankan kepentingan strategis Amerika Serikat,” ujar Agung kepada Mata Aktual News, Senin (5/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Invasi tersebut menargetkan Presiden Panama saat itu, Manuel Noriega, yang dituduh terlibat dalam jaringan narkotika internasional dan dianggap mengancam keamanan warga negara Amerika Serikat. Operasi militer itu melibatkan puluhan ribu pasukan AS dan berujung pada penangkapan Noriega, yang kemudian diadili di Amerika Serikat.
Namun demikian, Agung menilai tuduhan narkoba terhadap Noriega tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik global kala itu, terutama menjelang pengalihan kendali Terusan Panama dari Amerika Serikat kepada pemerintah Panama.
“Masalah utamanya bukan semata narkoba, melainkan kekhawatiran Washington kehilangan pengaruh atas jalur perdagangan strategis dunia,” katanya.
Agung juga mengungkapkan bahwa sebelum dicap sebagai narco-dictator, Noriega memiliki hubungan panjang dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA). Hubungan tersebut, menurutnya, berubah seiring pergeseran kepentingan politik.
“Ketika masih sejalan dengan kepentingan Amerika, Noriega dipelihara. Namun saat ia tidak lagi patuh, narasi kriminalisasi mulai dibangun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agung menilai pola serupa dapat dicermati dalam hubungan Amerika Serikat dengan Venezuela saat ini. Presiden Venezuela Nicolás Maduro selama bertahun-tahun menjadi sasaran sanksi ekonomi serta tuduhan keterlibatan kejahatan lintas negara oleh Washington, tuduhan yang secara konsisten dibantah pemerintah Venezuela.
“Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Sejarah menunjukkan, ketika sebuah negara memiliki sumber daya strategis dan pemimpinnya tidak tunduk pada kepentingan global tertentu, isu keamanan sering dijadikan pintu masuk tekanan politik dan ekonomi,” kata Agung.
Ia menegaskan, praktik intervensi dengan dalih moral sepihak berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan negara serta tatanan hukum internasional.
“Jika intervensi selalu dibenarkan atas nama moralitas sepihak, maka konsep kedaulatan negara menjadi sangat rapuh,” ujarnya.
Agung menilai, invasi Panama 1989 hingga kini masih menjadi salah satu contoh paling kontroversial dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca-Perang Dingin. Perbandingan dengan situasi Venezuela, menurutnya, perlu dibaca secara kritis sebagai pengingat bahwa dalih keamanan global kerap menyembunyikan kepentingan geopolitik yang lebih besar.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Anandra
