Jakarta, Mata Aktual News – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia akan dilengkapi dengan rapid test sebagai langkah pencegahan kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang belakangan ini ramai diperbincangkan publik.
Kebijakan tersebut diputuskan usai rapat bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Menurut Dadan, pola pengelolaan dapur SPPG di bawah naungan Polri sudah lebih dulu menerapkan prosedur ketat, termasuk uji rapid test sebelum makanan didistribusikan.
“Bangunan yang dikelola Polri itu memang memenuhi standar yang baik. Selain itu, sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu. Instruksi Presiden jelas, seluruh dapur nantinya akan menerapkan sistem yang sama,” ujar Dadan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, arahan Presiden menekankan bahwa seluruh SPPG di daerah harus mengadopsi sistem pengelolaan seperti dapur Polri. Standarisasi ini diharapkan mampu menekan potensi keracunan massal yang dapat membahayakan penerima program.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, turut mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, keberhasilan lebih dari 600 SPPG yang dikelola Polri dan terbukti bebas kasus bisa menjadi model tata kelola dapur gizi nasional.
“Ini harus dijadikan contoh nyata. Kalau di bawah Polri bisa menjaga kualitas makanan dengan baik, maka dapur lain di seluruh Indonesia juga harus mampu melakukan hal serupa,” kata Irma.
Aktivis pers sekaligus Pimpinan Redaksi Mata Aktual News, Merry Witrayeni Mursal, menilai langkah pemerintah ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan transparan.
“Rapid test hanyalah salah satu instrumen pencegahan. Yang jauh lebih penting adalah komitmen integritas dalam tata kelola, pengawasan yang tidak tebang pilih, serta keterbukaan informasi publik. Program MBG menyangkut nyawa rakyat, jangan sampai ada kelalaian yang ditutupi,” tegas Merry.
Pemerintah melalui BGN memastikan langkah penguatan standar keamanan pangan ini akan segera diimplementasikan di seluruh daerah, seiring meningkatnya perhatian publik atas kasus dugaan keracunan MBG yang tengah viral di media sosial.
