JAKARTA | Mata Aktual News – Program Batik Betawi Hub yang dijalankan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta periode 2023–2025 menuai sorotan. Jaringan Warga Kota Jakarta (JAGA KOTA) mengungkap adanya dugaan kejanggalan dalam struktur anggaran, mulai dari paket berulang dengan nilai identik hingga honorarium besar tanpa kejelasan output.
Koordinator JAGA KOTA, Asep Firmansyah, menyebut pihaknya menemukan pola anggaran yang mencurigakan. “Di beberapa wilayah seperti Jakarta Barat, Timur, Utara, dan Pusat, ada paket pengadaan dengan nilai sama persis Rp85,14 juta. Pola seperti ini patut diduga sebagai bentuk pemecahan paket,” kata Asep dalam keterangan tertulis yang diterima Mata Aktual News, Jumat (5/9/2025).
Selain itu, terdapat pos pendampingan dengan pagu mencapai Rp425,7 juta. Namun, hingga kini tidak ada penjelasan rinci mengenai hasil atau keluaran program tersebut. “Program dengan nilai besar tanpa transparansi berpotensi menjadi pemborosan. Kami tidak ingin UMKM hanya dijadikan kedok proyek,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perencanaan Dinilai Lemah
JAGA KOTA juga menyoroti proses lelang yang berulang akibat kesalahan dokumen. Kondisi ini, menurut mereka, menunjukkan lemahnya perencanaan di tubuh Dinas PPKUKM. “Kalau dokumennya berkali-kali salah, itu tanda sejak awal perencanaan tidak matang. Akibatnya waktu terbuang dan anggaran berpotensi tidak efektif,” tambah Asep.
Empat Indikasi Red Flags
Berdasarkan penelusuran, JAGA KOTA mengidentifikasi sedikitnya empat hal yang dianggap sebagai tanda bahaya (red flags):
- Duplikasi paket dengan nilai identik di berbagai wilayah.
- Honorarium besar tanpa rincian output yang jelas.
- Perbedaan struktur anggaran antar program serupa yang tidak logis.
- Proses lelang berulang karena kesalahan administrasi.
Desakan Audit Menyeluruh
Atas temuan tersebut, JAGA KOTA mendesak Inspektorat DKI Jakarta dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh. Mereka juga menuntut agar dokumen pengadaan, seperti RUP, KAK, HPS, SPK, SPJ, hingga BAST, dibuka ke publik untuk memastikan transparansi.
“Jika dalam audit nanti ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran, aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Batik Betawi Hub seharusnya menjadi kebanggaan warga Jakarta, bukan ajang bancakan anggaran,” tegas Asep.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Merry WM
