Polemik Rekrutmen PJLP SDA DKI Jakarta: Di Dominasi Non-warga jakarta

- Jurnalis

Kamis, 10 Juli 2025 - 19:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Poros Rawamangun, Rudi Darmawanto, menyoroti temuan yang mengkhawatirkan terkait rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Dari 500 pendaftar, hanya 130 yang diterima. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah dugaan dominasi pendaftar dari luar wilayah DKI Jakarta. Dalam keterangan persnya Kamis (10/07/2025)

Rudi mengungkapkan adanya sekitar 42 nama penerima PJLP yang berdomisili di luar Jakarta. “Penerimaan ini menimbulkan problem baru, entah itu kurang teliti atau memang disengaja,” ungkap, Rudi

Rudi juga tekankan bahwa kebijakan rekrutmen PJLP dan PPSU adalah solusi untuk mengurangi pengangguran warga jakarta oleh karenanya kebijakan penerimaan PJLP dan PPSU di semua instansi harus diutamakan untuk warga jakarta

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mencontohkan beberapa nama yang berasal dari Kuningan, Jawa Barat; Bandung; Bengkulu; Ambon; Depok; Bogor; Bekasi; Samosir, Sumatera Utara; Pandeglang, Banten; hingga Sulawesi Tengah. Data ini, menurut Rudi, diverifikasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Temuan ini, menurut Rudi, merupakan bentuk pencederai kebijakan Gubernur Pramono yang memprioritaskan warga Jakarta dalam kesempatan kerja. “Bila kebijakannya seperti ini, maka kami menganggap mencederai kebijakan Gubernur Pramono, karena beliau berkeinginan agar dapat menampung prioritas anak-anak dan warga Jakarta,” tegasnya.

Rudi mendesak Dinas SDA DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas proses rekrutmen PJLP. Ia meminta agar SDA berlaku lebih bijak dan memprioritaskan warga Jakarta yang menganggur, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mereka untuk menjadi PJLP, PPSU, atau posisi serupa. “Saya yakin Gubernur Pramono mempertimbangkan hal ini sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran di DKI Jakarta,” tambahnya.

Rudi juga berharap agar anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D turut mengawasi proses rekrutmen PJLP agar lebih ketat dan transparan. Hal ini penting untuk mencegah dugaan kecurangan dan permainan di internal SDA maupun instansi lain. “Kami berharap agar rekrutmen PJLP ke depannya lebih adil dan berpihak pada warga Jakarta,” tutup Rudi.

Jurnalis: Syahrudin Akbar
Editor: Merry WM

Follow WhatsApp Channel mataaktualnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejati DKI Geledah Gedung Kementerian PU, Menteri Dody Hanggodo: Pendalaman Kasus
Dikomplain Warga, Tempat Sampah ‘Biang Bau’ di Kramat Akhirnya Ditutup Permanen!
Viral Foto AI di Kalisari, Jangan Sampai Rakyat Dikelabui Laporan “Palsu”
Penguatan HAM Aparatur Negara Bukan Pilihan, Tapi Perintah Konstitusi
Sampah Ilegal Dibiarkan? Warga Kramat Ngamuk, Sorot Lemahnya Penertiban Desa dan Kecamatan
Sampah Menumpuk di TPS Rawadas, Imbas Pembatasan di Bantar Gebang Ganggu Aktivitas Warga
Istana Tegaskan Harga BBM Tidak Naik per 1 April 2026
Silaturahmi di Gedung Sate Rudy dan Dedi Kompak! Kepala Daerah Diminta Gaspol Kerja Nyata
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 00:34 WIB

Kejati DKI Geledah Gedung Kementerian PU, Menteri Dody Hanggodo: Pendalaman Kasus

Jumat, 10 April 2026 - 00:21 WIB

Dikomplain Warga, Tempat Sampah ‘Biang Bau’ di Kramat Akhirnya Ditutup Permanen!

Selasa, 7 April 2026 - 20:46 WIB

Viral Foto AI di Kalisari, Jangan Sampai Rakyat Dikelabui Laporan “Palsu”

Selasa, 7 April 2026 - 12:37 WIB

Penguatan HAM Aparatur Negara Bukan Pilihan, Tapi Perintah Konstitusi

Sabtu, 4 April 2026 - 22:08 WIB

Sampah Ilegal Dibiarkan? Warga Kramat Ngamuk, Sorot Lemahnya Penertiban Desa dan Kecamatan

Berita Terbaru

Uncategorized

Andalas Fest 2026, Ajang Edukatif Anak Usia Dini di Halim

Senin, 13 Apr 2026 - 16:33 WIB

HUKUM

Dua Tahun Mandek, Keadilan Wartawan Terabaikan

Minggu, 12 Apr 2026 - 14:44 WIB

Verified by MonsterInsights