Malang, Mata Aktual News— Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyoroti penurunan tajam skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Jawa Timur pada 2024.
Deputi V Kemenko Polhukam Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko Dono Indarto, mengatakan penurunan skor ini harus menjadi perhatian serius semua pihak.
“Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kemerdekaan pers yang profesional dan bertanggung jawab,” kata Eko Dono saat membuka rapat koordinasi “Peningkatan Nilai IKP di Jawa Timur” di Malang, Rabu (18/6/2025), seperti dikutip dari laman resmi polkam.go.id.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data Dewan Pers, skor IKP Jatim turun dari 76,55 poin pada 2023 menjadi 67,45 poin pada 2024. Skor ini membuat Jawa Timur turun ke peringkat 33 dari 38 provinsi, jauh merosot dari posisi ke-14 tahun lalu. Adapun rata-rata nasional pada tahun ini berada di angka 69,46 poin.
Penurunan terjadi pada tiga dimensi utama: lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, serta lingkungan hukum.
“Ini menandakan ada tantangan struktural yang harus segera ditangani,” ujar Eko Dono.
Tantangan di Era Digital:
Eko menilai, era digital turut memperbesar tantangan bagi pers. Ia menyebut meningkatnya hoaks, tekanan terhadap jurnalis, serta penyalahgunaan informasi sebagai hambatan yang nyata.
Namun, menurutnya, situasi ini juga bisa menjadi peluang untuk memperkuat kebebasan pers yang sehat.
“Pers yang merdeka adalah pilar utama demokrasi. Tapi kebebasan itu harus disertai tanggung jawab, akurasi, dan etika jurnalistik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya.
Dorong Mediasi Sengketa Pers:
Eko juga mengingatkan aparat penegak hukum agar berhati-hati dalam menangani sengketa pers. Ia menekankan pentingnya dialog dan mediasi sebelum melangkah ke jalur hukum.
“Kami tidak ingin penurunan ini menjadi ajang saling menyalahkan. Justru harus menjadi pemicu perbaikan bersama,” katanya.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dan aparat di Jatim menjadikan insan pers sebagai mitra strategis dalam menjaga demokrasi.
Dihadiri Dewan Pers dan Mabes Polri:
Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai bagian dari upaya Kemenko Polhukam memperkuat demokrasi melalui penguatan kemerdekaan pers.
Sejumlah narasumber hadir, antara lain Wakil Ketua Dewan Pers, Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), perwakilan Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri.
Seluruh peserta sepakat bahwa sinergi lintas sektor penting untuk membangun ekosistem pers yang lebih sehat di Jawa Timur.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Merry WM
