KPKB Desak KPK dan Kejagung Usut Inspektorat Kabupaten Bogor

- Jurnalis

Jumat, 18 Juli 2025 - 02:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bogor, Mata Aktual News— Kumpulan Pemantau Korupsi Banten Bersatu (KPKB) menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor yang dinilai tidak transparan dalam menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Aktivis KPKB, Zefferi, menilai Inspektorat justru berpotensi menjadi tameng bagi sejumlah OPD yang diduga melakukan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. dalam keterangannya kepada Redaksi Mata Aktual News Kamis (17/7/2025)

Ia menyoroti bahwa laporan audit dan evaluasi yang diterbitkan Inspektorat selama ini terkesan normatif dan tidak menyentuh akar permasalahan. Menurutnya, pola pengawasan yang tidak tajam ini justru melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Zefferi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap laporan-laporan Inspektorat Kabupaten Bogor, khususnya dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh sejumlah OPD.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan bisa membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan anggaran, suap, dan permainan proyek yang berdampak buruk bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Senada dengan itu, Yudistira Sekretaris Umum LSM Matahari, yang juga aktif mengawasi tata kelola lingkungan daerah, turut angkat bicara. Ia menyoroti lemahnya anggaran dalam penataan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan terkhusus di wilayah puncak serta minimnya akses publik terhadap informasi penggunaan anggaran tersebut.

KPKB bersama LSM Matahari menegaskan akan terus mendorong penguatan pengawasan anggaran dibidang masing-masing sesuai poksinya dan mendorong transparansi di tubuh pemerintahan daerah, terutama dalam sistem pelaporan dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat.

Reporter: Piye
Editor: Redpel

Follow WhatsApp Channel mataaktualnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pramono Gaspol Musrenbang 2027: Jakarta Harus Maju, Tapi Jangan Tinggalkan Wilayah Pinggiran
Pramono Anung Lantik 11 Pejabat, Perkuat Tata Kelola dan Manajemen Talenta di Pemprov DKI
Kejati DKI Geledah Gedung Kementerian PU, Menteri Dody Hanggodo: Pendalaman Kasus
Dikomplain Warga, Tempat Sampah ‘Biang Bau’ di Kramat Akhirnya Ditutup Permanen!
Viral Foto AI di Kalisari, Jangan Sampai Rakyat Dikelabui Laporan “Palsu”
Penguatan HAM Aparatur Negara Bukan Pilihan, Tapi Perintah Konstitusi
Sampah Ilegal Dibiarkan? Warga Kramat Ngamuk, Sorot Lemahnya Penertiban Desa dan Kecamatan
Sampah Menumpuk di TPS Rawadas, Imbas Pembatasan di Bantar Gebang Ganggu Aktivitas Warga
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 21:42 WIB

Pramono Anung Lantik 11 Pejabat, Perkuat Tata Kelola dan Manajemen Talenta di Pemprov DKI

Jumat, 10 April 2026 - 00:34 WIB

Kejati DKI Geledah Gedung Kementerian PU, Menteri Dody Hanggodo: Pendalaman Kasus

Jumat, 10 April 2026 - 00:21 WIB

Dikomplain Warga, Tempat Sampah ‘Biang Bau’ di Kramat Akhirnya Ditutup Permanen!

Selasa, 7 April 2026 - 20:46 WIB

Viral Foto AI di Kalisari, Jangan Sampai Rakyat Dikelabui Laporan “Palsu”

Selasa, 7 April 2026 - 12:37 WIB

Penguatan HAM Aparatur Negara Bukan Pilihan, Tapi Perintah Konstitusi

Berita Terbaru

Verified by MonsterInsights