TEBING TINGGI | Mata Aktual News – Pernyataan Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, yang mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan memicu sorotan publik. Pasalnya, kondisi riil masyarakat pada 2025 justru menunjukkan tren sebaliknya: daya beli melemah, pengangguran meningkat, dan beban ekonomi warga semakin berat.
Hasil penelusuran Mata Aktual News di sejumlah kecamatan menemukan fakta berbeda dari klaim pemerintah. Warga mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari akibat lonjakan harga dan minimnya kesempatan kerja.
“Harga-harga terus naik. Cabai merah saja sekarang sudah Rp100 ribu per kilo, sementara penghasilan tetap segitu-segitu saja. Mana ada menurun kemiskinan itu, kami malah semakin susah,” keluh Isah, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Rambutan, Rabu (10/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal serupa diungkapkan warga Kecamatan Bajenis. “Kalau pemerintah bilang kemiskinan turun, kami justru merasa makin susah. Penghasilan tidak cukup, harga kebutuhan harian naik terus,” kata Parni.
Pengamat: Data Statistik Tidak Cerminkan Kondisi Nyata
Sejumlah pengamat menilai klaim penurunan kemiskinan lebih bersandar pada angka statistik tahun sebelumnya. Padahal, indikator ekonomi tahun 2025 justru memperlihatkan risiko bertambahnya jumlah penduduk miskin.
“Inflasi yang menekan, peluang kerja terbatas, dan lemahnya perlindungan sosial, semua itu berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Jadi, kalau pemerintah menyebut turun, tentu patut dipertanyakan,” ujar R. Azfa, seorang akademisi lokal,
Jalaluddin Hasibuan selaku Aktivis kebijakan publik pun menyebut klaim tersebut hanya sebatas retorika politik. “Masyarakat di bawah merasakan kenyataan berbeda. Kalau sekadar membaca angka statistik tahun lalu, memang terlihat bagus. Tapi realitasnya, banyak warga yang menjerit,” tegasnya.
Data BPS dan Tuntutan Transparansi
Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir mencatat angka kemiskinan Tebing Tinggi turun dari 9,49 persen (2023) menjadi 8,79 persen (2024). Namun hingga September 2025, belum ada rilis data terbaru yang bisa memastikan tren tersebut berlanjut.
“Kalau hanya mengutip data 2024 tentu bisa terlihat indah. Tapi realitas tahun 2025 berbeda: banyak warga kehilangan pekerjaan, bantuan sosial tidak merata, inflasi terus menekan. Pemerintah daerah jangan menutup mata,” kritik Jalaluddin.
Kondisi ini mendorong desakan agar Pemko Tebing Tinggi membuka data riil tahun berjalan serta melibatkan pihak independen dalam evaluasi program pengentasan kemiskinan. Publik menuntut transparansi agar fakta sosial tidak kabur di balik klaim politik.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Gedung Balai Kota, Selasa (9/9/2025), Wali Kota Iman Irdian Saragih mengapresiasi kerja sama lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan. “Penurunan angka kemiskinan di Kota Tebing Tinggi merupakan hasil sinergi yang baik dari semua pihak,” ujarnya.
Namun, hingga kini, masyarakat menanti pembuktian apakah klaim penurunan kemiskinan itu benar-benar sejalan dengan kondisi nyata di lapangan.
Reporter: Ama
Editor: Merry WM
