BOGOR, Mata Aktual News – Temuan kempu atau tempat penampungan BBM jenis solar yang diduga digunakan untuk operasional alat berat di kawasan pertambangan batu karang Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, menuai sorotan publik.
Temuan yang viral di media sosial tersebut mendorong kelompok aktivis peduli lingkungan mendesak Polres Bogor bersama Polsek Klapanunggal, Dinas ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan inspeksi mendadak (sidak) menyeluruh terhadap seluruh lokasi pertambangan.
Aktivis menilai, pemeriksaan tidak boleh hanya terfokus pada satu titik penampungan. Aparat diminta menelusuri kemungkinan adanya lokasi penyimpanan solar lainnya, termasuk memeriksa legalitas penyimpanan, asal-usul pasokan, serta jalur distribusi BBM yang digunakan untuk operasional tambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau sudah ditemukan satu kempu yang diduga digunakan untuk menyimpan solar, jangan berhenti pada satu lokasi saja. Aparat harus menelusuri kemungkinan adanya titik-titik lain. Periksa seluruh lokasi tambang secara objektif dan tanpa tebang pilih,” tegas koordinator kelompok aktivis peduli lingkungan wilayah Bogor, Selasa (10/11/2026).
Selain itu, aktivis meminta kepolisian memeriksa dokumen pembelian, faktur, identitas pemasok, bukti transaksi, hingga catatan keluar-masuk stok solar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan BBM yang digunakan berasal dari jalur resmi dan bukan hasil penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Mereka juga menyoroti sejumlah nama badan usaha yang disebut dalam informasi awal, yakni Koperasi Karya Nunggal, PT WES, PT Lasido, PT Calsindo, dan PT BLM, serta beberapa pihak yang disebut dengan nama Ondon, Dani, Mandor Amin, dan inisial AGK.
Namun, penyebutan nama-nama tersebut bukan merupakan bukti keterlibatan dalam dugaan penampungan maupun penyalahgunaan BBM. Diperlukan klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan fakta serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tak hanya persoalan BBM, aktivitas pertambangan di Klapanunggal juga diminta dievaluasi dari aspek perizinan dan dampak lingkungan. Pemeriksaan perlu mencakup persetujuan lingkungan, pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan lingkungan, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang.
Aktivis Lingkungan hidup Indra Darmawan menilai pengawasan harus berlaku terhadap seluruh perusahaan, baik yang telah mengantongi izin maupun yang diduga belum memenuhi persyaratan perizinan. Legalitas usaha tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk mematuhi ketentuan operasional pertambangan dan penggunaan BBM.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta konfirmasi kepada Polsek Klapanunggal dan Polres Bogor terkait temuan kempu yang viral tersebut.
Belum diperoleh keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan lokasi, kepastian fungsi penampungan, asal-usul solar, maupun rencana sidak terhadap seluruh kawasan pertambangan di Klapanunggal.
Awak media juga membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Polres Bogor, Polsek Klapanunggal, Dinas ESDM, DLH, perusahaan-perusahaan yang disebutkan, serta pihak terkait lainnya sesuai Undang-Undang Pers.
Masyarakat berharap aparat tidak berhenti pada penanganan temuan yang viral di media sosial. Penelusuran menyeluruh, transparansi hasil pemeriksaan, dan penegakan hukum tanpa tebang pilih menjadi tuntutan utama.
Satu temuan kempu solar harus menjadi pintu masuk pengawasan menyeluruh, bukan sekadar persoalan yang selesai setelah menjadi viral.
Reporter: Sulaiman
Editor: Redaksi
