JAKARTA, Mata Aktual News —
Pemprov DKI Jakarta tampaknya tak main-main menopang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sepanjang 2025, belanja produk UMKM lewat pengadaan pemerintah tembus sekitar Rp13,7 triliun, tertinggi secara nasional.
Angka jumbo ini dinilai menjadi bukti nyata keberpihakan kebijakan, bukan sekadar jargon pemberdayaan.
Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, menilai kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta cukup efektif membuka akses pasar dan memperkuat posisi UMKM di Ibu Kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau belanja UMKM sudah mencapai Rp13,7 triliun, itu artinya kebijakan tidak berhenti di pelatihan atau pendampingan. Negara benar-benar hadir sebagai pembeli,” kata Agung kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menurut Agung, belanja pemerintah menjadi penopang penting di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Saat daya beli masyarakat melemah dan ketidakpastian global masih membayangi, permintaan dari pemerintah daerah memberi napas bagi UMKM untuk bertahan sekaligus berkembang.
Tak hanya mengandalkan pengadaan, PPKUKM DKI Jakarta juga dinilai agresif membuka pintu pasar nasional hingga internasional. Sepanjang 2025, puluhan UMKM binaan difasilitasi mengikuti pameran berskala besar, termasuk Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, yang mempertemukan pelaku usaha kecil dengan calon pembeli dan mitra dagang dari berbagai negara.
“Di pameran seperti TEI, UMKM tidak hanya jualan. Mereka bertemu buyer, ikut business matching, bahkan menjajaki kontrak. Ini lompatan besar bagi usaha kecil,” ujarnya.
Efek kebijakan juga terasa di level bawah. Berbagai bazar UMKM yang digelar di kota-kota administrasi DKI Jakarta, termasuk Jakarta Barat, sepanjang 2025 mencatatkan omzet kumulatif hingga miliaran rupiah. Meski kerap dianggap sebagai solusi instan, Agung menilai bazar tetap penting sebagai ruang uji pasar.
“Bazar itu laboratorium pasar. UMKM bisa menguji harga, kualitas, dan respons konsumen secara langsung,” katanya.
Dari sisi tata kelola, PPKUKM DKI Jakarta juga menuai apresiasi melalui sejumlah penghargaan nasional di bidang perlindungan konsumen, termasuk predikat Daerah Tertib Ukur yang berhasil dipertahankan beberapa tahun berturut-turut. Menurut Agung, ketertiban perdagangan adalah fondasi bagi persaingan usaha yang sehat.
“Kalau perdagangannya tertib dan adil, UMKM punya peluang tumbuh berkelanjutan. Perlindungan konsumen itu soal kepercayaan pasar,” tegasnya.
Meski begitu, Agung mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat Pemprov DKI berpuas diri. Tantangan ke depan adalah memastikan UMKM Jakarta mampu bersaing tanpa terus bergantung pada belanja pemerintah.
“Belanja negara penting sebagai pemantik. Tapi UMKM harus naik kelas—lebih berkualitas, terstandar, dan terdigitalisasi. Kalau tidak, ketergantungan justru jadi masalah baru,” tandasnya.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Anandra
