Tangerang, Mata Aktual News — Meledaknya amarah warga Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji, bukan sekadar soal bau sampah. Aksi penutupan paksa pengelolaan sampah ilegal, Sabtu (04/04/2026), justru membuka borok lama: lemahnya penegakan penertiban di tingkat desa hingga kecamatan.
Warga menilai, aktivitas pengelolaan sampah basah yang menimbulkan bau menyengat dan ledakan populasi lalat itu seharusnya sudah lama dihentikan secara tegas oleh aparat setempat. Namun yang terjadi, aktivitas ilegal justru terus berjalan seolah tanpa pengawasan.
“Kalau penertiban berjalan, tidak mungkin sampai warga turun tangan sendiri,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fakta di lapangan memperkuat dugaan tersebut. Sebelumnya, telah ada kesepakatan resmi antara Kepala Desa Kramat, pengelola WD (40), dan 38 warga untuk menghentikan aktivitas.
Namun, kesepakatan itu tidak diikuti pengawasan maupun tindakan tegas.
Alih-alih ditutup total, aktivitas justru berpindah sekitar 200 meter dari lokasi lama masih di sekitar permukiman. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: di mana fungsi kontrol dan penertiban aparat desa serta kecamatan?
Lebih jauh, pengelola tetap beroperasi dengan dalih mengantongi SKU yang diduga tidak sah karena tidak ditandatangani Kepala Desa, melainkan hanya oleh oknum staf pelayanan desa.
Celah administrasi ini memperlihatkan lemahnya tata kelola dan pengawasan internal di tingkat desa.
Pengakuan pengelola soal adanya dukungan pihak tertentu, termasuk penyediaan armada truk sampah, semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran, bahkan potensi keterlibatan oknum.
Kemarahan warga pun memuncak. Aksi protes berubah panas hingga terjadi pembakaran di lokasi sebagai bentuk frustrasi atas lambannya penanganan.
Kapolsek Pakuhaji AKP Prapto Lasono menyatakan pihaknya telah turun tangan dan meminta aktivitas dihentikan. Namun, langkah ini dinilai warga sebagai respons setelah situasi terlanjur memanas, bukan pencegahan sejak awal.
“Kami sudah minta dihentikan, pengelola bersedia dan minta waktu untuk memindahkan peralatan,” ujarnya.
Peristiwa ini menjadi alarm keras bagi pemerintah desa dan kecamatan. Tanpa penegakan aturan yang tegas dan konsisten, potensi konflik serupa akan terus berulang, bahkan berisiko lebih besar.
Warga pun menuntut bukan hanya penutupan, tetapi juga evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penertiban di tingkat desa dan kecamatan, termasuk dugaan adanya oknum yang bermain.
Saat ini situasi telah kondusif pasca mediasi. Namun, kepercayaan warga terhadap penegakan aturan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi aparat setempat.
Reporter: M. Insani Bayhaqi
