Jakarta | Mata Aktual News – Program Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta kembali menuai kritik. Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) menilai praktik pengumpulan dana tersebut menyimpang dari semangat sukarela yang seharusnya menjadi dasar kegiatan kemanusiaan.
Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, menilai mekanisme penghimpunan dana yang melibatkan sekolah, instansi pemerintah, hingga pegawai negeri justru memberi kesan pemaksaan.
“Kalau pindapāta para Bante murni niat baik, Bulan Dana PMI di DKI lebih mirip sedekah wajib. Warga, siswa sekolah, hingga pegawai instansi pemerintah dipaksa menyetor,” ujar Agung di Jakarta, Senin (8/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pola penghimpunan dana di lapangan bahkan rawan disalahgunakan. Agung menyebut pejabat instansi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kerap memperoleh persentase dari hasil kutipan.
“Akhirnya ini lebih jadi rutinitas administrasi ketimbang semangat kemanusiaan, dan bisa masuk kategori gratifikasi,” tegasnya.
Selain praktik pemaksaan, Rekan Indonesia juga menyoroti minimnya keterbukaan dalam pengelolaan dana. PMI DKI setiap tahun menghimpun dana hingga miliaran rupiah, namun laporan audit publik jarang disampaikan secara terbuka.
“Kalau para Bante jelas, makanan masuk ke mangkuk langsung dimakan hari itu. Sedangkan dana PMI, publik tidak tahu jelas alurnya,” tambah Agung.
Untuk menjamin keberlanjutan operasional PMI tanpa membebani masyarakat, Rekan Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari alternatif pembiayaan. Salah satunya dengan memanfaatkan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) dari badan usaha milik daerah (BUMD).
“Dengan begitu, PMI bisa tetap menjalankan tugas kemanusiaan tanpa membebani warga dengan iuran wajib berkedok sukarela,” kata Agung.
Rekan Indonesia menegaskan, reformasi pengelolaan Bulan Dana PMI mendesak dilakukan agar sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang transparan, akuntabel, dan tanpa paksaan.
“Jakarta sebagai kota global mestinya bisa memberi contoh. Jangan biarkan sedekah berubah jadi ritual administratif yang menekan warga,” tutup Agung.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Merry W. M.
