Jakarta, Mata Aktual News– Organisasi Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) meminta pemerintah untuk meninjau ulang pelaksanaan program vaksinasi TBC nasional. Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut karena menurutnya tidak tercermin dalam laporan mingguan resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Dalam Laporan Perkembangan Penyakit Infeksi Emerging Minggu ke-21 Tahun 2025, tidak terlihat adanya lonjakan kasus TBC yang signifikan. Maka, kami mempertanyakan dasar ilmiah dari pelaksanaan vaksinasi ini,” ujar Agung dalam pernyataan pers yang diterima redaksi, Senin (2/6).
Agung menambahkan bahwa perlu ada transparansi mengenai latar belakang kebijakan, terutama terkait kemungkinan pengaruh dari lembaga internasional maupun industri farmasi global. Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan kebijakan kesehatan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah harus menjamin bahwa setiap program vaksinasi dilandasi oleh kebutuhan riil masyarakat dan bukan karena tekanan dari kepentingan luar,” lanjutnya.
Sebagai bentuk sikap, Rekan Indonesia mengajukan tiga seruan kepada pemerintah:
- Menunda pelaksanaan vaksinasi TBC hingga tersedia data epidemiologis yang kuat,
- Menggelar diskusi publik terbuka bersama para ahli dan masyarakat sipil,
- Menyusun kebijakan kesehatan yang independen dan terbebas dari intervensi asing.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Kesehatan terkait pernyataan tersebut.
Rekan Indonesia merupakan organisasi yang selama ini aktif dalam advokasi isu-isu kesehatan masyarakat, khususnya di bidang edukasi, layanan dasar, dan kebijakan publik.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Muhammad Hasbi Fadilah
