NTB | Mata Aktual News — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa pembangunan digital di Indonesia tidak boleh semata-mata berorientasi pada aspek teknologi, melainkan harus sejalan dengan kepentingan strategis bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal TNI Eko Dono Indarto, dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet untuk Pemerataan Akses Digital di Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (10/9/2025).
“Setiap langkah pembangunan digital, termasuk percepatan konektivitas internet di NTB, harus mencerminkan integritas, tata kelola bersih, serta orientasi pada pelayanan publik yang nyata dirasakan masyarakat,” kata Eko Dono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar setiap program kedinasan berorientasi pada pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Menko Polkam agar setiap kegiatan dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Fokus Atasi Blank Spot di NTB;
Eko Dono menekankan, Kemenko Polkam memiliki tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan program lintas kementerian/lembaga untuk menata regulasi, tata kelola, serta mengatasi persoalan blank spot internet yang masih ditemukan di Sumbawa, Dompu, Bima, hingga pulau-pulau kecil di NTB.
“Forum koordinasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan wadah strategis untuk pemetaan faktual wilayah blank spot, sinkronisasi program pusat-daerah-industri, serta membangun ekosistem digital NTB yang inklusif, aman, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Hasil rapat, lanjutnya, akan dijadikan pijakan konkret percepatan pemerataan akses digital di NTB, sekaligus mendukung daerah ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Harapan Pemerintah Daerah;
Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, menegaskan pentingnya koordinasi pusat dan daerah untuk mempercepat penyelesaian masalah konektivitas. Ia menyebut, banyak program pembangunan, mulai dari hukum, pendidikan, hingga ketahanan pangan, sangat bergantung pada akses internet yang merata.
“Kami berharap kegiatan ini melahirkan kajian berbasis data lapangan sehingga solusi yang dirumuskan tepat sasaran,” ujar Sitti.
Rapat koordinasi ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Indra Apriadi (Kemenkomdigi), Meiliana Loeis (BAKTI Kemenkomdigi), Arry Abdi Syalman (APJII), dan Kadiskominfo NTB.
Reporter: Amor
Editor: Merry WM
