Jakarta | Mata Aktual News – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera melakukan penyelidikan terkait kasus keracunan yang dialami sejumlah siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.
Dasco menegaskan investigasi penting dilakukan untuk memastikan penyebab insiden, apakah murni akibat kelalaian atau terdapat unsur kesengajaan.
“APH harus membedakan mana yang benar-benar keracunan karena kelalaian, dan mana yang mungkin ada unsur kesengajaan,” ujar Dasco di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Dasco menekankan pentingnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, program MBG harus dikawal agar kembali berjalan sesuai tujuan utama: menyehatkan generasi bangsa.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim investigasi khusus untuk menangani kasus tersebut. Tim ini beranggotakan unsur internal maupun eksternal guna menjamin transparansi proses investigasi.
“Tim investigasi sudah dibentuk, ada tim internal dari kami dan sekarang lagi berjalan. Apa pun tanggapan masyarakat, kami terima. Semua masukan akan jadi bahan perbaikan ke depan,” jelas Nanik.
BGN memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat serta membuka ruang komunikasi publik untuk menjaga akuntabilitas program.
Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan per 16 September 2025, tercatat 60 kasus keracunan MBG dengan 5.207 orang penderita. Sementara itu, BGN melaporkan 46 kasus dengan 5.080 penderita, dan BPOM mencatat 55 kasus dengan 5.320 penderita. Angka-angka ini menunjukkan skala masalah yang serius dan membutuhkan penanganan cepat.
Kasus keracunan ini mendapat sorotan publik lantaran program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas gizi anak bangsa.
Aktivis kebijakan publik yang juga Pemimpin Redaksi Mata Aktual News, Merry Witrayeni Mursal, menilai kasus ini menjadi ujian serius bagi pemerintah.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program ambisius dan strategis. Jika tidak ada pengawasan ketat, insiden seperti keracunan ini akan meruntuhkan kepercayaan publik. Pemerintah jangan hanya reaktif, tapi harus berani membuka data distribusi, vendor penyedia, hingga standar kualitas pangan secara transparan,” tegas Merry.
Menurutnya, akuntabilitas dan keterbukaan menjadi kunci agar program yang dibiayai anggaran negara ini benar-benar sampai pada tujuan mulia: melindungi kesehatan anak-anak Indonesia.
