Jakarta | Mata Aktual News — Fenomena ketidaknyamanan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta terhadap pemimpin berlatar belakang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ternyata bukan sekadar soal almamater. Di baliknya, terdapat benturan kultur birokrasi modern dengan gaya kepemimpinan komando yang dinilai sulit beradaptasi dengan ritme kerja di ibu kota.
Hal itu diungkapkan Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute, dalam keterangannya kepada Mata Aktual News, Senin (7/10/2025). Ia menilai, resistensi ASN terhadap figur lulusan STPDN/IPDN muncul karena perbedaan paradigma dan karakter kepemimpinan yang cukup mencolok.
“ASN DKI sudah terbiasa dengan kerja kolaboratif, berbasis data, dan penuh dialog. Sedangkan lulusan STPDN dibentuk dalam sistem yang menekankan komando tunggal dan disiplin hierarkis. Dua dunia ini sering berbenturan dalam praktik,” ujar Agung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Agung, gaya kepemimpinan komando cocok diterapkan di daerah yang masih memiliki kultur sosial paternalistik—di mana pemimpin dianggap sebagai figur pengarah tunggal. Namun di Jakarta, dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, gaya tersebut justru berpotensi menciptakan jarak antara pimpinan dan ASN.
“Begitu model komando diterapkan di birokrasi perkotaan, banyak ASN merasa kehilangan ruang berekspresi. Mereka tidak menolak disiplin, tetapi menolak jika kreativitasnya dikebiri,” tambahnya.
Agung juga menilai, dinamika ini tidak lepas dari konteks politik menjelang Pilgub DKI. Ia menyoroti bahwa penempatan figur STPDN di jabatan strategis kerap ditafsirkan sebagai sinyal politik dari pusat.
“Di DKI, rotasi pejabat jarang murni administratif. ASN di sini sangat peka membaca arah politik kekuasaan,” tegasnya.
Sebagai laboratorium reformasi birokrasi nasional, Jakarta selama ini dikenal dengan sistem kerja yang transparan, berbasis teknologi, dan diawasi publik secara ketat. Karena itu, muncul kekhawatiran bahwa gaya kepemimpinan berbasis loyalitas personal bisa membawa birokrasi DKI kembali ke era lama yang tertutup dan feodal.
“Resistensi ini bukan soal benci pada STPDN, tapi soal menjaga agar birokrasi tetap modern, meritokratis, dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek,” tutur Agung.
Lebih jauh, Agung menilai ASN di DKI memiliki identitas profesional yang kuat. Mereka memandang diri sebagai mitra kebijakan yang berpikir dan berinisiatif, bukan bawahan pasif.
“Pemimpin yang datang dengan gaya otoriter mungkin akan dipatuhi secara formal, tapi bukan secara moral. Mereka akan diam—dan mesin birokrasi berhenti berjalan,” ujarnya.
Sebaliknya, lanjutnya, jika pemimpin mengedepankan kolaborasi dan keterbukaan, semangat ASN akan muncul secara sukarela.
“Memimpin kota modern itu bukan soal barisan apel pagi, tapi kemampuan menghidupkan ruang diskusi dan ide. Di Jakarta, yang dibutuhkan adalah pemimpin yang rasional, terbuka, dan memahami kompleksitas perkotaan,” pungkas Agung.
