BEKASI, Mata Aktual News – Senator DPD RI asal DKI Jakarta, Profesor Dailami Firdaus, mengusulkan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Abang dan None (Abnon) Jakarta. Usulan tersebut mengemuka dalam diskusi budaya yang digelar di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026) malam, untuk memperkuat nilai adat, agama, dan adab Betawi dalam penyelenggaraan ajang tersebut.
Diskusi bertajuk “Merawat Budaya Betawi, Menguatkan Esensi Abang None Jakarta” itu dihadiri akademisi, tokoh masyarakat, ulama, serta budayawan Betawi yang mendorong evaluasi aturan dan penguatan keterlibatan masyarakat Betawi dalam penyelenggaraan Abnon.
Dailami menilai, Pergub yang telah berlaku selama 16 tahun tersebut perlu disempurnakan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budaya Betawi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bukan berarti pergub itu kurang bagus, perlu disempurnakan dan lebih aktual lagi dengan kondisi yang ada sekarang. Ini penting sehingga kita selalu on the track menjaga local wisdom,” kata Dailami.
Anggota Lembaga Kebudayaan Adat Betawi (LAKB) itu menjelaskan, hasil diskusi akan dibahas lebih lanjut bersama Ketua Dewan Adat LAKB, Datuk Mu’allim Ahlul Adat Fauzi Bowo. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Menurut Dailami, Gubernur tidak dapat menghadiri diskusi tersebut karena ada keperluan keluarga dan mengutus Profesor Sylviana Murni untuk turut menyampaikan gagasan.
“Kami tentu ingin hasil final terkait usulan ini nantinya dapat disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.
Dailami menegaskan, revisi aturan Abnon tidak boleh menghilangkan esensi budaya yang menjadi identitas masyarakat Betawi. Menurutnya, nilai adat, agama, dan adab perlu tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan ajang tersebut.
Ia juga menyinggung kemungkinan penyelenggaraan ajang serupa bagi warga Jakarta nonmuslim melalui kegiatan lain, seperti pemilihan putri pariwisata. Namun, ia menekankan bahwa identitas dan karakter Abnon Jakarta harus tetap dipertahankan.
“Terpenting kalau untuk penyelenggaraan Abnon Jakarta harus tetap mempertahankan esensi dan nilai budaya yang menjadi identitasnya,” tegasnya.
Sementara itu, anggota LAKB yang juga Rektor STIAMI, Profesor Sylviana Murni, menilai penyelenggaraan Abnon Jakarta perlu dievaluasi dan didefinisikan kembali agar selaras dengan nilai-nilai budaya Betawi.
Menurut Sylviana, evaluasi diperlukan untuk merumuskan penyelenggaraan yang lebih sesuai dengan akar budaya, termasuk nilai adat dan agama. Forum diskusi tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan.
“Menurut saya, ini memang perlu kita evaluasi, kita perlu redefinisi, kita perlu lagi kumpul bareng. Saya apresiasi Bang Ferdy (Dailami Firdaus) yang sudah menginisiasi diskusi ini,” ungkapnya.
None Jakarta 1981 itu juga menyatakan dukungannya terhadap usulan revisi Pergub Nomor 30 Tahun 2010. Ia mengapresiasi perhatian Gubernur Pramono Anung terhadap pelestarian budaya Betawi.
Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Profesor Yasmine Zaki Shahab, menilai aturan penyelenggaraan hingga mekanisme penilaian peserta Abnon Jakarta perlu dirumuskan kembali. Menurutnya, sebagai masyarakat asli yang memiliki akar sejarah di Jakarta, orang Betawi perlu mendapatkan perhatian yang memadai dalam ajang tersebut.
Yasmine mengingatkan bahwa keterbukaan masyarakat Betawi terhadap pendatang telah berlangsung sejak lama dan melahirkan akulturasi budaya. Meski demikian, keterbukaan tersebut tidak semestinya membuat nilai-nilai lokal yang telah mengakar terabaikan.
“Betawi memang terbuka terhadap pendatang sejak dulu, dan di sinilah juga kemudian terjadi akulturasi budaya. Namun, nilai-nilai Betawi yang sudah mengakar ini perlu terus dipertahankan dan dijaga,” tuturnya.
Desakan penguatan keterwakilan Betawi juga disampaikan Ketua Bamus Suku Betawi 1982, Haji Zainuddin, yang akrab disapa Haji Oding. Ia meminta agar jumlah perwakilan Betawi dalam dewan juri Abnon ditambah, baik pada tingkat kota, kabupaten administrasi, maupun provinsi.
Menurut Haji Oding, komposisi dewan juri harus mencerminkan keterlibatan yang lebih besar dari unsur Betawi agar penilaian peserta tidak terlepas dari nilai dan karakter budaya setempat.
“Kalau misalnya ada sembilan Dewan Juri, mulai dari tingkat kota, kabupaten hingga provinsi, wakil Betawi jangan hanya satu. Tapi harus bisa sampai lima, atau porsinya setidaknya 60 persen. Dari sini kita akan bisa memastikan bahwa penyelenggaraan Abnon sejalan dengan napas Betawi. Saya juga ingin agar LAKB ke depan dapat mengambil peran penting dalam penyelenggaraan Abnon,” pungkasnya.
Diskusi tersebut menjadi salah satu upaya mendorong pembenahan penyelenggaraan Abnon Jakarta melalui evaluasi regulasi, penguatan nilai budaya, serta peningkatan keterlibatan tokoh dan lembaga adat Betawi.
Usulan revisi Pergub Nomor 30 Tahun 2010 selanjutnya diharapkan dapat dibahas bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, sehingga penyelenggaraan Abang None Jakarta tetap relevan dengan perkembangan zaman sekaligus menjaga identitas budaya Betawi.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Redaksi
