Jakarta, Mata Aktual News — Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis (Rakornis) kedua antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rakornis pertama yang digelar pada Juli lalu, dengan fokus pada tahap implementasi kerja sama di bidang pelayanan rumah sakit dan farmasi pertahanan. Tujuannya: memastikan prajurit TNI, keluarga besar pertahanan, serta masyarakat luas memperoleh layanan kesehatan yang layak, berkualitas, dan terjangkau.
Menhan Sjafrie menegaskan, RSPPN Panglima Besar Soedirman kini memasuki fase pengembangan menuju rumah sakit bertaraf internasional setelah memperoleh izin regulasi dari Kemenkes. “Kita menargetkan RSPPN menjadi pusat layanan kesehatan unggulan yang mampu bersaing di level global, sekaligus menjadi simbol kemandirian sektor pertahanan dalam bidang kesehatan nasional,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. Kemenkes dan Kemhan sepakat memperluas kerja sama internasional di bawah payung Defense Cooperation Agreement yang memungkinkan dokter dan perawat RSPPN belajar ke rumah sakit terbaik dunia. Sebaliknya, tenaga medis mancanegara juga akan diundang untuk mengajar di Indonesia.
Lebih jauh, RSPPN ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk tujuh spesialisasi dasar. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis dan pemerataan pelayanan kesehatan, sebagaimana diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan yang sama, Menhan Sjafrie mengumumkan bahwa RSPPN juga membuka akses bagi masyarakat umum melalui fasilitas BPJS Kesehatan. Bahkan, layanan di luar BPJS akan digratiskan khusus bagi seluruh awak media mulai 5 Oktober 2025 sebagai bentuk apresiasi terhadap peran pers nasional.
Dari sektor farmasi, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmen lembaganya untuk mendampingi dan mempercepat proses sertifikasi bagi industri farmasi milik TNI, yakni Lafi AD, Lafi AL, dan Lafi AU. Pendampingan tersebut akan dilakukan sesuai standar internasional yang ketat guna memastikan mutu dan keamanan produk.
Menhan Sjafrie juga menekankan pentingnya kemandirian bahan baku obat nasional. Melalui kerja sama Government-to-Government (G-to-G) dengan negara produsen seperti Tiongkok dan India, Kemhan akan memperkuat akses terhadap bahan baku untuk menekan ketergantungan impor. “Dengan langkah ini, kita tidak hanya memperkuat kedaulatan farmasi nasional, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh obat berkualitas dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Produk-produk farmasi pertahanan yang telah bersertifikat BPOM nantinya akan dimasukkan ke dalam e-Katalog Sektor Kesehatan, agar dapat digunakan oleh RSUD dan Puskesmas di seluruh Indonesia.
Selain membahas peningkatan layanan dan produksi obat, Rakornis juga menyoroti pentingnya riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya nasional di bidang kesehatan. Melalui kolaborasi lintas lembaga, pemerintah berupaya melahirkan produk strategis yang tidak hanya mendukung ketahanan pertahanan, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Dengan langkah konkret ini, Kemhan bersama Kemenkes dan BPOM menegaskan arah baru sinergi pertahanan dan kesehatan nasional: membangun sistem kesehatan yang tangguh, mandiri, dan inklusif — sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
