Rekan Indonesia Desak BPK Audit Sudin Pendidikan Terkait Dugaan Fee Bulan Dana PMI

- Jurnalis

Jumat, 19 September 2025 - 11:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Mata Aktual News— Rekan Indonesia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap seluruh Suku Dinas (Sudin) Pendidikan se-DKI Jakarta. Desakan ini muncul setelah adanya dugaan bahwa Sudin menerima fee sebesar 10 persen dari dana yang dikumpulkan sekolah-sekolah melalui program Bulan Dana PMI.

Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, menilai praktik tersebut sangat merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar hukum. “Berdasarkan informasi yang kami terima, setiap Sudin bisa menerima lebih dari Rp300 juta dari dana yang dihimpun sekolah. Ini jelas mengarah pada gratifikasi karena Sudin adalah ASN,” ujar Agung Nugroho dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, dugaan gratifikasi itu harus ditelusuri dengan serius. Ia mengingatkan bahwa UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12B ayat (1) dengan tegas menyebut setiap gratifikasi kepada ASN yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai suap. Bahkan di Pasal 12C ayat (1), ASN diwajibkan melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak diterima.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau fee dari dana amal ini benar adanya, maka itu bukan sekadar salah urus, tapi masuk ranah tindak pidana korupsi. Jangan sampai program kemanusiaan justru dijadikan bancakan birokrasi,” tegas Agung.

Selain persoalan dugaan fee, Agung juga menyoroti praktik pengumpulan dana Bulan Dana PMI di sekolah yang dinilainya tidak mendidik. Ia menilai sumbangan yang seharusnya sukarela justru berubah menjadi kewajiban dengan nominal Rp10.000 per siswa.

“Ini membuat siswa seperti dijadikan sapi perahan. Alih-alih mendidik empati dan solidaritas, sistem ini justru menanamkan mental pungutan. Pendidikan seharusnya membebaskan, bukan membebani,” katanya.

Agung menegaskan, Rekan Indonesia akan terus mendorong agar BPK melakukan audit menyeluruh terhadap Sudin Pendidikan. Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam. “Kalau terbukti ada fee yang mengalir, Sudin harus diproses hukum. Jangan hanya jadi basa-basi,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel mataaktualnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

RS Pakuhaji Rayakan HUT ke-8, Teguhkan Komitmen “Tumbuh Bersama Melayani dengan Ikhlas”
Sixfeo Football Warnai HUT ke-8 RSUD Pakuhaji, Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan
Wamen HAM Nilai Aduan Rekan Indonesia soal Permenkes Kegawatdaruratan Sudah Tepat
Bupati Tangerang: Kepala Puskesmas Harus Layani Warga dengan Hati
Peringkat RSUD Tipe D DKI Dirilis, Transparansi Layanan Publik Disorot
Rekan Indonesia Kampanyekan STOP TBC dengan TOSS di CFD Jakarta Barat
Layanan Jalan, Akar Masalah Kesehatan Jakarta Masih Mandek
Viral Dugaan Tolak Lansia, Dua Petugas RSUD Kumpulan Pane Diperiksa Inspektorat
Berita ini 57 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 Februari 2026 - 18:02 WIB

RS Pakuhaji Rayakan HUT ke-8, Teguhkan Komitmen “Tumbuh Bersama Melayani dengan Ikhlas”

Senin, 26 Januari 2026 - 18:37 WIB

Sixfeo Football Warnai HUT ke-8 RSUD Pakuhaji, Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan

Rabu, 21 Januari 2026 - 10:22 WIB

Wamen HAM Nilai Aduan Rekan Indonesia soal Permenkes Kegawatdaruratan Sudah Tepat

Selasa, 20 Januari 2026 - 03:53 WIB

Bupati Tangerang: Kepala Puskesmas Harus Layani Warga dengan Hati

Senin, 19 Januari 2026 - 18:58 WIB

Peringkat RSUD Tipe D DKI Dirilis, Transparansi Layanan Publik Disorot

Berita Terbaru

Nasional

PENGUMUMAN STOP PERS

Jumat, 27 Feb 2026 - 02:45 WIB

P0LRI

Kapolres Tangerang Kota Rangkul Media, Santuni Anak Yatim

Kamis, 26 Feb 2026 - 20:06 WIB

Pemerintahan

JATA: Eksploitasi Air Tanah di Jakarta Picu Kerusakan Masif

Kamis, 26 Feb 2026 - 05:13 WIB

Verified by MonsterInsights