Rekan Indonesia Desak BPK Audit Sudin Pendidikan Terkait Dugaan Fee Bulan Dana PMI

- Jurnalis

Jumat, 19 September 2025 - 11:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Mata Aktual News— Rekan Indonesia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap seluruh Suku Dinas (Sudin) Pendidikan se-DKI Jakarta. Desakan ini muncul setelah adanya dugaan bahwa Sudin menerima fee sebesar 10 persen dari dana yang dikumpulkan sekolah-sekolah melalui program Bulan Dana PMI.

Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, menilai praktik tersebut sangat merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar hukum. “Berdasarkan informasi yang kami terima, setiap Sudin bisa menerima lebih dari Rp300 juta dari dana yang dihimpun sekolah. Ini jelas mengarah pada gratifikasi karena Sudin adalah ASN,” ujar Agung Nugroho dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, dugaan gratifikasi itu harus ditelusuri dengan serius. Ia mengingatkan bahwa UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12B ayat (1) dengan tegas menyebut setiap gratifikasi kepada ASN yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai suap. Bahkan di Pasal 12C ayat (1), ASN diwajibkan melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak diterima.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau fee dari dana amal ini benar adanya, maka itu bukan sekadar salah urus, tapi masuk ranah tindak pidana korupsi. Jangan sampai program kemanusiaan justru dijadikan bancakan birokrasi,” tegas Agung.

Selain persoalan dugaan fee, Agung juga menyoroti praktik pengumpulan dana Bulan Dana PMI di sekolah yang dinilainya tidak mendidik. Ia menilai sumbangan yang seharusnya sukarela justru berubah menjadi kewajiban dengan nominal Rp10.000 per siswa.

“Ini membuat siswa seperti dijadikan sapi perahan. Alih-alih mendidik empati dan solidaritas, sistem ini justru menanamkan mental pungutan. Pendidikan seharusnya membebaskan, bukan membebani,” katanya.

Agung menegaskan, Rekan Indonesia akan terus mendorong agar BPK melakukan audit menyeluruh terhadap Sudin Pendidikan. Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam. “Kalau terbukti ada fee yang mengalir, Sudin harus diproses hukum. Jangan hanya jadi basa-basi,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel mataaktualnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rekan Indonesia Kampanyekan STOP TBC dengan TOSS di CFD Jakarta Barat
Layanan Jalan, Akar Masalah Kesehatan Jakarta Masih Mandek
Viral Dugaan Tolak Lansia, Dua Petugas RSUD Kumpulan Pane Diperiksa Inspektorat
Viral! Lansia Sesak Napas Diduga Ditolak RSUD Kumpulan Pane
Rekan Indonesia: Isu “Super Flu” Dinilai Terlalu Dibesar Besarkan
Heritage Medical Bekasi Gelar Jumat Berkah, Bagaikan Ratusan Nasi Kotak dan Pengobatan Gratis
Pasien Komorbid di RSUD Tebet Sempat Ditriase Hijau, Keluarga Keluhkan Rumitnya Layanan BPJS di IGD
Rekan Indonesia Gelar Kampanye Jakarta Bebas TBC 2030, Wali Kota Jakarta Timur Turun Langsung
Berita ini 56 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 12 Januari 2026 - 17:25 WIB

Rekan Indonesia Kampanyekan STOP TBC dengan TOSS di CFD Jakarta Barat

Jumat, 9 Januari 2026 - 02:30 WIB

Layanan Jalan, Akar Masalah Kesehatan Jakarta Masih Mandek

Jumat, 9 Januari 2026 - 00:08 WIB

Viral Dugaan Tolak Lansia, Dua Petugas RSUD Kumpulan Pane Diperiksa Inspektorat

Kamis, 8 Januari 2026 - 20:33 WIB

Viral! Lansia Sesak Napas Diduga Ditolak RSUD Kumpulan Pane

Sabtu, 3 Januari 2026 - 19:24 WIB

Rekan Indonesia: Isu “Super Flu” Dinilai Terlalu Dibesar Besarkan

Berita Terbaru

Verified by MonsterInsights