JAKARTA, Mata Aktual News — Ramai mengunggah kegiatan di media sosial belum tentu mencerminkan keberhasilan kinerja. Kepala Perwakilan Wilayah DKI Jakarta Media Mata Aktual News.com Syahrudin Akbar, mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa sering tampil di layar, melainkan seberapa nyata hasil kerjanya dirasakan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Syahrudin dalam pandangannya bertajuk “Ketika ‘Upload’ Medsos Mengalahkan Substansi, dan Jurnalis Dianggap Musuh”, Minggu (11/10/2026). Ia menilai, tren publikasi kegiatan di media sosial, mulai dari tingkat provinsi hingga lingkungan RT dan RW, perlu diimbangi dengan transparansi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja.
Menurutnya, dokumentasi rapat, kunjungan lapangan, dan pembagian bantuan merupakan informasi kegiatan, tetapi bukan ukuran mutlak keberhasilan program.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar pemerintah yang terlihat bekerja, melainkan pemerintah yang hasil kerjanya benar-benar dirasakan,” demikian penekanan dalam pandangannya.
Kinerja pemerintah, lanjutnya, perlu dilihat dari dampak nyata, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan penyelesaian persoalan masyarakat. Jika publikasi lebih menonjol daripada hasil, komunikasi pemerintah berisiko terjebak dalam pencitraan.
Syahrudin juga menyoroti pentingnya keterbukaan pejabat terhadap kerja jurnalistik, terutama ketika wartawan meminta penjelasan mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Menurutnya, pertanyaan kritis tidak semestinya langsung dianggap sebagai serangan terhadap institusi atau pejabat. Dalam demokrasi, pers memiliki peran untuk menguji informasi, meminta klarifikasi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 3 ayat (1) menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 6 mengatur peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta menjalankan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
“Jurnalis bukan musuh pemerintah. Kritik bukan permusuhan, dan pertanyaan bukan ancaman,” menjadi pesan utama yang ditekankannya.
Syahrudin menilai, pemerintah perlu memberikan ruang komunikasi yang profesional agar persoalan publik dapat dijelaskan secara terbuka. Pejabat berhak menyampaikan klarifikasi, sementara masyarakat berhak memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Syahrudin, kerja jurnalistik tidak cukup hanya merekam kegiatan atau menerbitkan siaran pers. Wartawan harus melakukan verifikasi, konfirmasi, dan pengujian fakta sebelum menyampaikan informasi kepada publik.
Klaim keberhasilan pemerintah perlu diperiksa berdasarkan bukti dan konteks, sementara persoalan yang ditemukan harus diberitakan secara proporsional dengan memberikan ruang bagi pihak terkait untuk menjelaskan.
Namun, fungsi kontrol sosial bukan pembenaran untuk menuduh tanpa bukti. Setiap dugaan harus tetap diuji dan tidak boleh disajikan sebagai fakta sebelum terverifikasi.
Ia juga mengingatkan bahwa integritas wartawan merupakan fondasi kepercayaan masyarakat. Oknum yang mengatasnamakan pers untuk melakukan pemerasan, meminta imbalan secara tidak patut, atau menyebarkan informasi tanpa verifikasi dapat merusak citra profesi jurnalistik.
Karena itu, wartawan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik, menjaga independensi, serta menghindari konflik kepentingan. Perilaku individu tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan stigma kepada seluruh insan pers.
Rakyat Membutuhkan Bukti, Bukan Pencitraan
Syahrudin mengajak masyarakat lebih kritis dalam menyikapi informasi di media sosial. Foto, video, dan unggahan kegiatan sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai bukti keberhasilan tanpa melihat hasil pelaksanaan, data pendukung, serta manfaatnya bagi warga.
Ia berharap media sosial menjadi sarana transparansi dan dialog, bukan sekadar panggung komunikasi satu arah. Pemerintah perlu terbuka terhadap evaluasi, sedangkan pers harus konsisten menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan kepentingan publik.
“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa banyak unggahan yang memenuhi layar ponsel, melainkan berapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan,” demikian inti pesan Syahrudin.
Demokrasi tidak membutuhkan pejabat yang hanya ingin dipuji, tetapi penyelenggara pemerintahan yang bersedia menjelaskan kebijakan, menjawab pertanyaan, dan memperbaiki kekurangan.
Sebab, kritik berbasis fakta bukan penghambat pembangunan. Sebaliknya, keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian penting dari upaya memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Editor: Redaksi
