JAKARTA, Mata Aktual News— Anak diminta menyumbang di sekolah, orang tua diminta menyumbang di tempat kerja, lalu keluarga kembali menghadapi permintaan serupa melalui pengurus RT/RW. Pola pengumpulan sumbangan dalam Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta ini dinilai berpotensi menambah beban masyarakat di tengah tingginya biaya hidup.
Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, mengingatkan agar kegiatan penggalangan dana kemanusiaan tidak membuat warga merasa terpaksa menyumbang berkali-kali. Menurut dia, tujuan mulia membantu sesama tidak boleh mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat maupun hak mereka untuk menolak memberikan sumbangan.
“Persoalannya bukan sekadar berapa rupiah yang diminta, melainkan berapa kali warga harus diminta dan seberapa bebas mereka bisa menolak,” kata Agung hari ini (10/10) di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, pengumpulan sumbangan melalui berbagai jalur tanpa koordinasi berpotensi menimbulkan beban berlapis bagi keluarga yang sama. Anak menghadapi permintaan di sekolah, orang tua menerima permintaan di tempat kerja, sedangkan keluarga kembali berhadapan dengan permintaan sumbangan di lingkungan tempat tinggal.
Situasi tersebut juga berisiko mengubah sumbangan sukarela menjadi kewajiban sosial. Warga bisa merasa sungkan menolak, khawatir dianggap tidak peduli, atau malu ketika tidak mampu memberikan uang.
Agung mengapresiasi perhatian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terhadap persoalan beban masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa perhatian tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk memastikan pelaksanaan Bulan Dana PMI tidak memberatkan warga.
Menurut dia, PMI memang membutuhkan dukungan masyarakat untuk menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan. Namun, penggalangan dana harus tetap berlandaskan kesukarelaan, tanpa tekanan, patokan nominal yang memberatkan, maupun praktik yang membuat warga kehilangan keleluasaan menentukan besaran sumbangan sesuai kemampuan.
Agung meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan PMI untuk mengevaluasi mekanisme pengumpulan dana di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan permukiman. Koordinasi diperlukan agar permintaan sumbangan tidak berulang kali menyasar keluarga yang sama tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya.
Selain itu, transparansi penggunaan dana dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bulan Dana PMI dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana yang terkumpul dan pemanfaatannya bagi kegiatan kemanusiaan.
Bagi Agung, keberhasilan Bulan Dana PMI tidak semestinya hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun. Penghormatan terhadap kesukarelaan masyarakat dan kepercayaan publik juga harus menjadi ukuran keberhasilan kegiatan tersebut.
Ia berharap Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak ada warga yang merasa dipaksa menyumbang hanya demi menjaga hubungan sosial di sekolah, tempat kerja, maupun lingkungan tempat tinggal.
“Jangan sampai anak menyumbang di sekolah, orang tua menyumbang di tempat kerja, lalu keluarga kembali dibebani di lingkungan tempat tinggal. Kemanusiaan seharusnya mengetuk hati, bukan menekan kantong rakyat,” ujar Agung.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Redaksi
