Tangerang | Mata Aktual News — Potret timpang pembangunan kembali telanjang. Saat Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar rapat koordinasi di hotel mewah Bandung, warga Kampung Dongkal, Desa Gaga, Kecamatan Pakuhaji, justru hidup dalam ancaman rumah roboh.
Fakta itu ditemukan tim investigasi gabungan awak media dan Lembaga Pelopor saat turun langsung ke lokasi, Jum’at (19/12/2025). Di RT 002/RW 003, kondisi rumah warga jauh dari kata layak: dinding retak, atap lapuk, tiang penyangga rapuh. Setiap hujan, ketakutan jadi teman harian.
Salah satu warga, Inen bin Liyas (45), mengaku sudah bertahun-tahun mengajukan bantuan melalui jalur resmi desa. Namun hasilnya nihil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengajuan sudah berkali-kali. Tapi sampai sekarang tidak pernah ada kepastian. Rumah begini terus,” katanya.
Kepala Desa Gaga, Sodikin, saat dikonfirmasi menyebut rumah Inen akan masuk prioritas bantuan RTLH APBDes 2026. Sayangnya, temuan lapangan membantah klaim “kasus tunggal”.
Lembaga Pelopor mencatat sedikitnya 18 rumah tidak layak huni, dengan empat rumah dalam kondisi darurat dan mengancam keselamatan jiwa. Artinya, yang roboh bukan hanya rumah, tapi juga rasa kehadiran negara.
Ironi kian tajam ketika persoalan infrastruktur ikut terkuak. Selama empat tahun terakhir, saluran air (uditch) tak pernah diperbaiki. Banjir rutin terjadi. Beberapa rumah bahkan belum memiliki MCK mandiri.
Semua ini terjadi di Kabupaten Tangerang daerah dengan APBD terbesar se-Provinsi Banten, kawasan industri raksasa yang kerap dibanggakan sebagai “daerah 1.000 pabrik”.
Pertanyaannya sederhana: ke mana prioritas anggaran diarahkan?
Sementara warga bertahan di rumah nyaris roboh, pemerintah justru menggelar rapat di luar daerah. Boleh jadi sah secara administrasi, tapi secara moral sulit diterima.
Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menyatakan akan mendata warga terdampak bersama camat untuk diprioritaskan.
“Akan kami data agar yang darurat bisa segera ditangani,” ujarnya singkat.
Namun di tingkat desa, warga mengaku jarang bahkan tidak pernah melihat kepala desa turun langsung meninjau kondisi mereka.
“Saat banjir pun tidak datang. Kalau rumah mau roboh, ya beliau tidak tahu karena tidak pernah ke sini,” ungkap warga.
Potret ini menampar wajah pembangunan. Rapat boleh berkilau, tapi rumah rakyat tak boleh dibiarkan runtuh. Negara hadir bukan di ballroom hotel, tapi di lorong sempit rumah warga.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka satu hal menjadi jelas: yang roboh bukan hanya bangunan, melainkan kepercayaan rakyat.
Reporter: Dian Pramudja
Editor: Redaktur Pelaksana
