Jakarta, Mata Aktual News — Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi 1998 menggulingkan rezim Orde Baru, Indonesia dinilai berhasil membangun demokrasi, namun gagal memutus dominasi elite dan oligarki yang masih menguasai ekonomi maupun politik nasional.
Hal itu disampaikan Juru Bicara KOMRAD 98, Asep Nurdin, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Ia menegaskan Reformasi memang membuka kebebasan sipil dan ruang demokrasi, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat kecil.
“Demokrasi tumbuh, pemilu berjalan, kebebasan lebih terbuka. Tapi kenyataannya, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, lemahnya perlindungan buruh, hingga persoalan HAM masih terus terjadi. Oligarki justru makin kuat,” tegas Asep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia hari ini bukan lagi sekadar menjaga demokrasi formal, melainkan memastikan negara hadir untuk rakyat, bukan hanya melayani kepentingan segelintir elite.
Asep menilai pertumbuhan ekonomi nasional selama ini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat bawah. Buruh, petani, nelayan, hingga pekerja informal disebut masih tertekan oleh mahalnya kebutuhan hidup, minimnya perlindungan sosial, dan ancaman PHK.
“Pembangunan jangan hanya bicara investasi dan angka pertumbuhan. Ukurannya harus jelas: apakah rakyat makin sejahtera atau tidak,” ujarnya.
Selain masalah ekonomi, KOMRAD 98 juga menyoroti polarisasi sosial, intoleransi, maraknya disinformasi digital, lemahnya penegakan hukum, hingga kasus pelanggaran HAM yang dinilai belum terselesaikan secara tuntas.
Asep pun meminta pemerintah dan seluruh institusi negara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap agenda Reformasi agar tidak kehilangan arah dari cita-cita awal perjuangan 1998.
“Reformasi jangan sampai hanya jadi simbol. Negara harus kembali berpihak kepada rakyat kecil, menjaga persatuan, dan menegakkan keadilan sosial,” pungkasnya.
Reporter: Syahrudin
Editor: Redaksi
