Jakarta | Mata Aktual News – Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji, menilai reformasi kepolisian tidak akan berhasil jika tidak dimulai dari jajaran elite Polri. Ia menegaskan, banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan kepolisian menjadi bukti perlunya perombakan besar-besaran di tingkat pimpinan.
“Siapa yang harus direformasi? Pertama adalah elite Polri-nya. Elite Polri sekarang jelas tidak mampu mereformasi Polri. Buktinya apa? Banyak keluhan baik internal Polri maupun dari masyarakat,” ujar Susno melalui kanal YouTube pribadinya, Selasa (23/9/2025).
Kritik atas Kinerja Elite Polri
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Susno, sejumlah persoalan klasik masih terjadi di tubuh Polri, mulai dari penanganan perkara yang bertahun-tahun tak kunjung selesai hingga kesan keberpihakan aparat kepada pemilik modal dalam kasus sengketa lahan.
“Polri terasa memihak kepada pemodal. Misalnya tanah rakyat diserobot perkebunan atau tambang, rakyat selalu kalah. Nampak Polri itu seolah-olah memihak kepada investor,” katanya.
Langkah Kapolri dan Respons Publik
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri sebagai jawaban atas tuntutan publik. Tim ini diharapkan mempercepat perubahan internal kepolisian agar lebih akuntabel, profesional, dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
Namun, Susno menilai langkah tersebut tidak cukup. Ia mendorong agar posisi strategis di Polri diisi generasi muda yang memiliki integritas dan kompetensi.
“Mulai dari pimpinan tertinggi, pejabat-pejabat penting di kepolisian direformasi semua, diistirahatkan, diganti anak-anak muda. Anak-anak muda diseleksi yang bagus supaya Polri bisa lebih baik,” paparnya.
Dinamika Pemerintahan Prabowo
Wacana reformasi Polri yang kembali mencuat tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam beberapa bulan terakhir, publik menyoroti meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hukum yang melibatkan aparat, serta kritik keras terhadap cara polisi menangani unjuk rasa besar-besaran pada Agustus 2025.
Di sisi lain, Prabowo dalam visi pemerintahannya menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan sebagai prasyarat pembangunan ekonomi. Hal ini menempatkan Polri pada posisi strategis namun sekaligus rawan kritik, terutama jika dianggap lebih mengutamakan kepentingan elite dan investor ketimbang masyarakat kecil.
Pernyataan Susno pun menambah tekanan moral terhadap Polri sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo. Reformasi kepolisian bukan hanya soal internal lembaga, tetapi juga menyangkut legitimasi negara di mata rakyat dalam menegakkan hukum secara adil.
Harapan untuk Reformasi Nyata
Susno menegaskan, perubahan kepemimpinan di Polri akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, termasuk penanganan perkara dan unjuk rasa. Ia menyinggung kericuhan dalam aksi demonstrasi Agustus lalu sebagai contoh lemahnya kepemimpinan.
“Kalau pimpinannya bagus, tidak akan ada kerusuhan. Betapa bagusnya ide-ide agar pelayanan humanis, penanganan perkara benar, tidak ada pungli, dan Polri berpihak pada rakyat. Tapi semua itu butuh pemimpin yang berkualitas dan diawasi dengan baik,” tegasnya.
Dengan meningkatnya sorotan publik dan desakan perubahan, bola kini berada di tangan pemerintah dan jajaran kepolisian: apakah reformasi Polri benar-benar diwujudkan atau kembali menjadi jargon yang hanya berhenti di tataran wacana.
