JAKARTA, Mata Aktual News – Pemerataan akses air bersih di DKI Jakarta menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh terus diabaikan. Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) menegaskan, air bersih bukan kemewahan, bukan pula sekadar urusan bisnis pelayanan air minum, melainkan hak dasar rakyat yang wajib dijamin negara.
Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, mendesak agar pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, seluruh warga Jakarta berhak mendapatkan pelayanan air bersih yang layak tanpa terkecuali, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dan warga di kawasan permukiman padat.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Sama seperti kesehatan dan pendidikan, akses terhadap air bersih seharusnya bisa dinikmati oleh semua warga tanpa terkecuali,” tegas Agung dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agung menilai, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional semestinya mampu menjamin kebutuhan dasar seluruh penduduknya. Namun, kenyataannya masih ada masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih. Bahkan, sebagian warga harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia mengingatkan, kemajuan Jakarta jangan hanya dipamerkan melalui pembangunan gedung, infrastruktur megah, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus membuktikan keberpihakannya terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Jangan sampai Jakarta semakin maju secara fisik, tetapi masih ada warganya yang kesulitan mendapatkan air bersih,” ujarnya.
Tiga Masalah Air Bersih, Akses, Kualitas, dan Tarif!
Rekan Indonesia menyoroti tiga persoalan mendasar dalam pelayanan air bersih di Jakarta, yakni pemerataan akses, kualitas dan kontinuitas pasokan, serta keterjangkauan biaya.
Agung menilai, perluasan jaringan perpipaan tidak boleh hanya mengejar angka sambungan rumah. Pemerintah dan PAM Jaya harus memastikan air benar-benar mengalir, memenuhi standar kesehatan, tersedia secara berkelanjutan, dan tidak membebani kantong masyarakat kecil.
“Keberhasilan pelayanan air bersih tidak cukup dihitung dari berapa banyak sambungan rumah yang dibangun. Pertanyaannya adalah apakah warga benar-benar mendapatkan air yang layak, tersedia secara berkelanjutan, dan harganya terjangkau,” katanya.
Ia meminta kawasan permukiman padat dan wilayah yang selama ini belum memperoleh pelayanan memadai menjadi prioritas. Jangan sampai wilayah yang paling membutuhkan justru tertinggal karena dianggap sulit dijangkau atau kurang menguntungkan secara ekonomi.
Dukung Ekspansi PAM Jaya, Tetapi Pengawasan Tidak Boleh Kendor!
Rekan Indonesia menyatakan mendukung percepatan perluasan layanan air perpipaan PAM Jaya sejak Maret 2025. Namun, dukungan tersebut tidak berarti memberikan kebebasan tanpa pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan.
Agung menegaskan, setiap kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dikawal agar pelaksanaannya benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kami mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tetapi pelaksanaannya tetap harus diawasi. Dukungan kami bukan berarti memberikan cek kosong kepada PAM Jaya,” tandasnya.
Menurutnya, pengawasan harus mencakup kualitas air, keterjangkauan tarif, perlindungan konsumen berpenghasilan rendah, serta transparansi target dan wilayah prioritas perluasan jaringan.
Masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana program perluasan jaringan direalisasikan dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan warga.
Pemerintah Harus Terbuka, Kritik Jangan Dianggap Ancaman!
Dalam mengawal kebijakan pelayanan air bersih, Rekan Indonesia membangun komunikasi dengan PAM Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui edukasi masyarakat, dialog, diskusi publik, penyampaian rekomendasi, hingga pemanfaatan media sebagai sarana kontrol sosial.
Agung menegaskan, organisasi masyarakat sipil harus menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni menjadi mitra dialog dan pengawas kebijakan publik.
“Kalau kebijakannya baik, tentu kami dukung. Kalau ada yang belum tepat, kami juga harus berani menyampaikan kritik,” ujarnya.
Ia menilai, kritik objektif justru dibutuhkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan. Jangan sampai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat hanya berhenti pada forum pertemuan, sementara persoalan warga tidak kunjung mendapatkan penyelesaian.
“Ukuran komunikasi yang baik bukan banyaknya pertemuan, melainkan sejauh mana ada perubahan yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Agung juga mengingatkan agar setiap organisasi masyarakat sipil objektif dalam mengukur keberhasilan advokasi. Klaim keberhasilan harus didukung bukti dan keterkaitan yang jelas antara aspirasi masyarakat dengan perubahan kebijakan atau program.
Air Bersih Menyangkut Kesehatan, Bukan Sekadar Urusan Pipa!
Agung menegaskan, persoalan air bersih berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Karena itu, pembangunan jaringan perpipaan harus disertai edukasi mengenai kualitas dan keamanan air yang dikonsumsi warga.
“Agenda kami bukan sekadar mendorong agar semakin banyak rumah tersambung jaringan air perpipaan. Kami ingin masyarakat mendapatkan air yang berkualitas, aman, dan terjangkau,” jelasnya.
Ia mengakui, pemerataan pelayanan air bersih di Jakarta menghadapi tantangan, mulai dari besarnya kebutuhan investasi infrastruktur, karakteristik permukiman yang beragam, keterbukaan data pelayanan, hingga koordinasi antarlembaga.
Karena itu, penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada PAM Jaya. Pemerintah daerah, penyelenggara layanan, dan seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi menjalankan tanggung jawab masing-masing.
Rekan Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Hak Rakyat
Ke depan, Rekan Indonesia berkomitmen terus mengawal percepatan perluasan jaringan perpipaan, keterjangkauan tarif, perlindungan konsumen, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan air bersih.
Agung menegaskan, keberhasilan advokasi tidak boleh diukur dari banyaknya kegiatan atau pertemuan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Apakah semakin banyak warga mendapatkan akses air perpipaan? Apakah kualitas dan pasokan air semakin baik? Apakah biaya pelayanan terjangkau? Apakah masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan perhatian yang cukup? Itu yang harus menjadi ukuran,” paparnya.
Ia menambahkan, meskipun organisasi masyarakat sipil tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan maupun menjalankan pelayanan air bersih, perannya tetap penting dalam menyuarakan persoalan warga, memberikan rekomendasi, membangun kesadaran publik, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan.
Rekan Indonesia ingin menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan para pengambil kebijakan, sehingga pembangunan Jakarta tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga mampu menjamin terpenuhinya hak dasar seluruh penduduk.
“Bagi kami, air bersih bukan kemewahan. Air bersih adalah hak rakyat, dan negara wajib memastikan hak itu terpenuhi,” pungkas Agung.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Redaksi
